"Kami menunggu sikap dari presiden saja. Karena adapun suara dari partai lain bagi kami silahkan saja, hak mereka untuk bicara. Tetapi sejak awal kan kami berkoalisi dengan SBY. Sejauh ini Pak SBY tidak menyampaikan apa-apa. Tapi sudahlah, kayaknya ini sudah berlalu. Kayaknya berarti memang tidak ada apa-apa ternyata," kata Wakil Ketua DPP PKS Sohibul Iman, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/4/2012).
PKS juga tidak masalah dikucilkan di koalisi. PKS merasa tak ada kepentingan apapun dengan partai koalisi, hanya diatur kontrak politik dengan SBY.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun kalaupun mendadak ada reshuffle, PKS menghormatinya. Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.
"Itu hak preofratif presiden. Mau ada kejadian apa itu tergantung presiden.
silahkan yang punya keinginan silahkan. Tapi kan yang melakukan Pak SBY, saya percaya Pak SBY dengan kenegarawanannya kapan dia harus melakukan itu dan kapan tidak melakukan,"katanya.
Sekalipun apabila reshuffle didasarkan pada pertimbangan mundurnya Wamenkes. "Ya logis-logis saja ketika ada menteri yang mengundurukan diri ya harus ada digantikan apakah wamen sekarang dijadikan menteri, menurut saya proses yang normal saja, semua tergantung pertimbangan presiden,"tandasnya.
(van/mpr)











































