Rapimnasus Golkar Tak Demokratis, Picu Perpecahan Internal

Jakarta - Pengamat politik LIPI Syamsuddin Harris merespon Rapimnasus Golkar percepatan pencapresan Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical). Menurut dia, ketum partai yang oligarkis tak pantas nyapres. Rapimnasus Golkar juga bisa memicu perpecahan internal.

"Itu yang saya sebut oligarki yang tumbuh dan berkembang. Ketum yang oligarkis tidak layak jadi presiden. Ini berlaku pada parpol lain. Oligarki mengambil keputusan berkehendak atas dasar kelompok kecil. Kalau itu yang berlangsung itu sangat berbahaya kalau jadi presiden," kata Syamsuddin kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/4/2012).

Menurut dia, Rapimnasus Golkar tidaklah demokratis. Partai seperti dipaksa untuk mendukung capres tunggal, Aburizal Bakrie.

"Mekanisme Rapimnansus yang dilakukan Golkar tidak demokratis. Kalau survei menyatakan elektabilitas ketum tidak paling tinggi. Bisa tidak diumumkan , dibatalkan atau dimanipulasi. Ini tantangan serius di partai Golkar,"katanya.

Menurut dia, mestinya rapimnasus Golkar diarahkan untuk mempersiapkan mekanisme penunjukan capres. "Sangat disayangkan bila Rapimnasus langsung menyatakan Ical sebagai capres. Mestinya sebelumitu disepakati mekanisme pencalonan presiden yang dianut Golkar seperti apa. Katakanlah melalui survei, survei semacam apa. Siapa atau apa, nah kalau survei itu memunculkan tokoh lain kan sampai sekarang belum jelas,"jelasnya.

Karena bisa muncul perpecahan internal kalau terus dipaksakan. Kecuali Ical memang capres terkuat menurut penetapan yang demokratis.

"Kalau perpecahan internal potensial muncul. Mungkin pada tingkat elit dan dalam konteks pencalonan presiden,"tandasnya.

(van/mpr)