Kedatangan mereka untuk memastikan keputusan rapat pleno mengikutsertakan DPD II dalam rapat pimpinan nasional khusus (Rapimnassus) yang akan menetapkan calon presiden.
"Kami bukan mau mengepung, tapi cuma datang berkunjung ke DPP Golkar. Kami yang datang hanya perwakilan untuk silaturami juga melihat rapat pleno di sana," kata Ketua DPD II Golkar Banda Aceh Muntasir Hamid saat dihubungi detikcom, Kamis (26/4/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia berharap rapat pleno memutuskan menyertakan DPD tingkat kabupaten dan kota ini sebagai peserta Rapimnassus. Dengan begitu, 524 DPD II memiliki hak suara untuk memilih capres yang ditentukan nantinya.
"Saya minta Bang Ical jangan lupakan kami DPD II. Suara rakyat ada di DPD II, bukan di DPD I, jadi hak suara harus diberikan ke DPD II," tegas Muntasir.
Menanggapi desakan ini, Wakil Ketum Golkar Theo L Sambuaga menegaskan DPD II tidak akan dilibatkan sebagai peserta di Rapimnassus bulan Juli 2012 mendatang. Lagipula, keberadaan Forum Komunikasi DPD II dianggap ilegal.
"DPD II mau boikot apa? Dia kan peninjau tidak punya hak suara di Rapimnassus. Ini kan aturan organisasi. Tidak ada forum lintas DPD II, mereka itu koordinasinya ke DPD tingkat I di provinsi," tegas Theo.
(fdn/tor)











































