Deputi Setwapres: Pencalonan Presiden Akan Kompleks

Jakarta - Dalam berbagai survei menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik sangat rendah sehingga dukungan terhadap partai politik semakin menurun. Ekspektasi masyarakat terhadap pemimpin ideal juga terbentur pada egoisme partai yang selalu mencalonkan tokoh internalnya meski tidak populer bagi masyarakat.

Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Politik, Dewi Fortuna Anwar berpandangan setelah ambang batas parlemen sebesar 3,5 persen dalam Undang-undang Pemilu diketok palu, maka ke depan konfigurasi untuk mencalonkan pemimpin yakni presiden masih sangat tinggi, meski hanya parpol yang dengan minimal 20 persen suara yang bisa mengajukan calon.

"Mengingat bahwa pluralisme di partai itu masih sangat tinggi. Maka bisa diperkirakan jumlah partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen ini masih sangat tinggi. Itu juga artinya bahwa konfigurasi partai-partai untuk memajukan calon juga masih kompleks," ujar Dewi Fortuna saat berbincang di Hotel Four Season, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (26/4/2012).

Pada akhirnya, dengan banyaknya parpol tersebut akan mengakibatkan terjadinya tawar-menawar politik antar partai untuk memuluskan jagonya. Dewi pun mengajak masyarakat untuk bisa melihat lebih jeli parpol-parpol meski belum tentu masyrakat akan puas dengan figur yang diusung parpol tersebut.

"Karena figur-figur yang menurut rakyat itu layak muncul, tidak sama dengan figur yang lewat dengan proses ini," kata Dewi Fortuna.

Dengan penyederhanaan partai, lanjut Dewi Fortuna, ada beberapa hal yang diharapkan dapat tercipta. Pertama, masyrakat menginginkan pilihan yang dipilih memiliki kesempatan yang efektif untuk dapat menggolkan saran-saran dari masyarakat. Kedua, unntuk aliansi di parlemen sehingga bisa diprediksi kemana arah partai tersebut. "Seperti naik sepeda dia mau belok kiri ternyata dia belok kanan, jadi masyarakat bingung. termasuk di dalam koalisi pun bingung jadi ketidakpastian prilaku ini semakin tinggi," terangnya.

Selanjutnya, dengan sistem penyederhanaan partai, maka pemerintah dapat mengetahui siapa partnernya di legislatf. Tidak seperti yang terjadi saat ini. "Kalau kita konsisten dengan sistem presidensil adalah pilihan partai sederhana idealnya lima," sebutnya.

Pada kesempatan itu, khusus untuk calon independen, Dewi mengakui bahwa untuk 2014 akan tidak mungkin mencalonkan seorang dari unsur independen karena terbentur oleh Undang-undang, kecuali jika para politisi di DPR kembali berniat untuk mengamandemen konstitusi. "Untuk 2019 itu barangkali masih mungkin jika seandianya teman-teman di DPR dan DPD melakukan amandemen itu," terangnya.

lalu bagaimana menghubungkan ekspektasi masyarakat dengan kondisi seperti saat ini? Dewi Fortuna meminta masyarakat tidak boleh menyerah dengan kondisi seperti ini. Peranan civil society, media massa bisa menjadi daya penekan untuk parpol sehingga dapat berpikir dalam waktu jangka panjang.

"Berpikir lebih visioner dan berpikir mereka (parpol) harus beri kepuasan pada pasar yang semakin demanding ini," ujarnya.

Dewi Fortuna mengingatkan, meski pemilihan presiden dilakukan escara langsung tetapi kepopularitasan partai tidak selalu berbanding lurus dengan kepopularitasan seseorang. Dewi Fortuna mencontohkan, Seperti pada tahun 2004 ketika Golkar memenangkan Pemilu, namun calon presiden Golkar saat itu Wiranto tidak terpilih menjadi presiden.

Menurutnya, meski Ketua Golkar memiliki kekuatan nyata di DPD I dan DPD II tetap belum menjadi faktor penentu untuk menjadi pilihan rakyat dan ini dibuktikan dalam beberapakali pelaksaan pilres lalu.

"Begitu juga PDIP, pernah tampil dan tidak tentu menang. Jadi dengan demikian partai tidak bisa menutup diri terhadap aspirasi luas di masyarakat itu tadi," kata Dewi Fortuna.

(tfq/fdn)