Pramono Duga Ada Motif Pemerasan Terkait Beredarnya Video Porno

Jakarta - Wakil Ketua DPR Pramono Anung yakin ada motif tertentu di balik beredarnya video porno mirip anggota DPR. Dia menduga ada motif pemerasan di balik video mirip anggota Komisi IX DPR itu. Pramono sudah mendengar soal video itu sejak 6-7 bulan lalu.

"Apakah ada motif tertentu dalam rangka melakukan black mail kepada seseorang untuk menjatuhkan dan sebagainya, melakukan pemerasan dan sebagainya. Karena sebenarnya saya sudah menduga atau mendengar persoalan ini, bukan hari ini saja, sudah kurang lebih 6-7 bulan lalu," jelas Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2012).

Pramono menambahkan menjadi ranah PDIP untuk melakukan investigasi. Isu video porno ini sangat mengganggu, apalagi kalau benar menyangkut seseorang yang mempunyai jabatan publik.

"Ini kan sudah menjadi kewenangan BK. Jangan sampai kemudian orang yang menjadi korban pemerasan, itu malah jadi korban dari persepsi publik, karena dilakukan katakanlah dengan kesengajaan untuk melakukan tindakan dalam persepsi moral tidak dibenarkan," jelasnya.

BK DPR dan PDIP, lanjut Pramono perlu segera bergerak. Isu ini sudah menyangkut kepentingan publik. "Ini kan juga menyangkut keluarga besar," tutur politis PDIP yang mengaku belum menonton video itu.

Pramono menjelaskan motif tertentu yang melatarbelakangi video itu memang banyak hal. Mulai terkait politik, uang, pemerasan, black mail, dan apalagi menyebut sejumlah nama yang secara fisik tak ada di video itu.

"Itu kaitannya ada tindakan menakut-nakuti seseorang. Mengenai foto atau video yang kalau ini benar, itu salah satu hal yang jadi bahan pembicaraan internal kami," tuturnya.

Sebelumnya, BK DPR menjamin akan mengusut tuntas kasus yang diduga dilakukan anggota Komisi IX DPR ini. Masa sidang mendatang anggota DPR yang disebut mirip dengan pemeran di video itu akan dipanggil guna diklarifikasi.

"Kita pasti usut sampai tuntas. Nanti kalau masa sidang, kita akan panggil Karolin untuk diklarifikasi. BK juga harus tunduk pada tata tertib. Nanti pada saatnya pasti diproses," kata Ketua BK DPR, M Prakosa, saat dihubungi wartawan

(ndr/)