Boediono Minta Laporan Keuangan Pemda Raih Predikat WTP

Jakarta - Wakil Presiden Boediono meminta pemerintah daerah mengelola keuangannya dengan baik agar mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Boediono mengakui program kerja pemerintah pusat dan daerah masih ada yang tumpang tindih.

"Apa pun yang kita lakukan adalah yang penting adalah pengelolaan keuangan. Maka saya tekankan mari kita kerja dengan WTP bagi semua daerah," ujar Boediono.

Hal tersebut dikatakan dalam sambutannya di acara "Peringatan hari Otonomi Daeah XVI 2012" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (25/4/2012).

Boediono kembali menekankan kepada semua kepada daerah yang hadir
untuk menjalankan pengelolaan keuangan yang strategis. Pada kesempatan itu juga, Boediono menyinggung soal desentralisasi yang dijalankan pemerintah Indonesia yang masuk di tahun ke-16. Menurutnya, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia mendapatkan banyak pujian dari pihak internasional.

"Tapi kalau jujur masih ada yang belum pas. Masih ada yang tumpang tindih dan bertabrakan," terangnya.

Dari adanya tumpang tindih dan bertabrakannya kerja pusat dan daerah, lanjut Boediono, maka kal itu akan menyebabkan masalah. Masalah-masalah tersebut yang harus segera dilakukan perbaikan.

"Penyebabnya menurut pandangan saya, kita belum menjabarkan dengan cermat dan detail dual hal yaitu masalah kewenangan dan tanggung jawab. Detailnya belum jelas," kata Boediono.

"Tugas kita ke depanuntuk menjabarkan secara detail kewenagan apa yang bisa dijadikan pedoman di pusat dan di daerah," tambahnya.

Mantan Gubernur BI ini mengajak semua kepala daerah untuk bersama-sama memenuhi tanggung jawabnya sehingga desentralisasi dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. "Makanya haru bersama-sama. Kita selesaikan masa bakti kita," ujarnya.

(tfq/fdn)