Kemenkes Jangan Larang Tukang Gigi, Tapi Bina Mereka

Jakarta - Kemenkes diminta tak asal menerbitkan aturan melarang praktik tukang gigi. Perlu dipikirkan dampak sosialnya, ada 75 ribu orang yang terancam menjadi pengangguran.

"Dengan membina para tukang gigi menjadi kader kesehatan gigi yang tugas pokok dan peranannya jelas, pemerintah dan masyarakat akan diuntungkan, dan kesehatan masyarakat pun meningkat," Ketua Kaukus Kesehatan DPR dr. Subagyo Partodiharjo dalam siaran pers, Rabu (25/4/2012).

Subagyo melihat Kementerian Kesehatan lebih bijaksana melakukan penertiban dan bimbingan
kepada para tukang gigi tersebut agar menjadi kader kesehatan gigi. Hal itu dengan merujuk agar para pasien gigi mendapatkan pelayanan dokter gigi sesuai kewenangan dokter gigi, dengan biaya terjangkau.

"Juga memberi nasihat tentang perawatan kesehatan gigi kepada masyarakat. Membuat dan memasang gigi tiruan untuk orang yang mulutnya sehat agar, pasien dapat mengunyah lebih baik demi kesehatannya, mempertahankan estetika wajah, lebih percaya diri, dan memperbaiki suara dari pasien," tuturnya.

Sebelumnya Ketentuan pelarangan tukang gigi itu itu tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No 1871/2011 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan No 339/1989.
Permenkes 339/1989 berisi pembaruan izin bagi tukang gigi yang sudah ada. Dan aturan itu bersandar pada Undang-undang (UU) No 29/2004.

(ndr/)