Pemerintah Jamin Tidak Ada Kebocoran Dalam UN 2012

Jakarta - Ditengah isu bocornya kunci jawaban Ujian Nasional (UN) tahun 2012, pemerintah meyakinkan tidak ada soal yang bocor dalam pelaksanaan UN lalu. Yang ada adalah kecurangan yang dilakukan baik olh pihak pengawas ataupun siswa.

"UN SMA dan SMP minggu lalu telah berjalan baik. Isu kebocoran soal UN tidak terbukti sama sekali kalau pun beredar kertas jawaban, itu jawaban tidak benar, sehingga tidak bisa dikatakan kebocoran-kebocoran UN" ujar Menko Kesra Agung Laksono dalam acara 'Konferensi Pers Terkait Isu Kesra' di Kantor Kemenko Kesra, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (23/4/2012). Kemenko Kesra membawahi Kemendiknas.

Selain masalah UN, Agung juga mengomentari beberapa masalah lain di bidang pendidikan. Ia secara khusus menyoroti mengenai buku ajar di tingkat SD yang sempat mengundang polemik di tengah masyarakat, karena materi yang terdapat di dalam buku tersebut dianggap kurang pas. Karena itu ia menjelaskan kedepannya akan ada usaha-usaha untuk mencegah hal yang sama terulang kembali.

"Nanti pada dasarnya di Mendikbud akan ada suatu langkah untuk mencegah, dengan dibentuk suatu tim nasional guna menyeleksi. Juga akan melakukan sensor agar tidak menimbulkan isu-isu yang menghebohkan dengan cara menyeleksi buku-buku atau bahan bacaan baik siswa SD dan SMP," tutupnya.

Menurutnya untuk masalah pendidikan, pemerintah juga saat ini sedang melakukan, pembenahan pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu nantinya berbentuk universal. Pendidikan universal tersebut merupakan sebuah bentuk implementasi dari UU mengenai pendidikan dasar.

"Pendidikan dasar universal sedang berlangsung baik indeks menggembirakan. Nanti setelah pendidikan dasar universal berkahir, sehingga nanti pada waktunya pemerintah dapat memikirkan pendidikan tinggi," tutupnya.

Agung menjelaskan, saat ini pemerintah sedang memulai pendidikan universal.
 “Artinya pendidikan dasar universal sdg berlangsung baik indeks menggembirakan baik angka partisipasi murni atau kasar, meskipun tidak ada perintah uu tapi dari inisiatif“ sambungnya.

Agung menuturkan pada nantinya dari uu dirintis wajib belajar 12 tahun.
"Apalagi tamatan dri smp itu 18 sampai 20 yg sekolah di sma yg berarti tidak menyambung apakah mereka terserap dalam bidang sektor tenaga kerja klo tidak ini masih jadi pertanyaan klo pun terserap sebagai pekerja tentu kesiapan terbatas ini tentu perlu menjadi dorongan kembali pendidikan wajib belajar 12 th sehingga nanti pada waktu pemerintah memikirkan pendidikan tinggi universal" ujarnya.

(riz/)