Yang menjadi pertanyaan, adakah kartu sejenis ini yang akan dibuat instansi lain ke depannya? Apakah nantinya harus membayar juga Rp 35 ribu seperti Inafis? Bagaimana dengan konsep single identity number?
"Kalau SBY tidak menertibkan program-program yang tumpang tindih seperti ini, maka menguatkan opini publik bahwa negeri auto pilot dan berjalan sendiri. Kepemimpinannya jadi tidak nampak atau tidak jelas," kritik anggota Komisi III DPR, Indra SH, Senin (23/4/2012).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya harap kepala pemerintahan (SBY) menata dan menertibkan instansi-instansi yang membuat program tumpang tindih ini. Mubazir dan menghambur-menghamburkan anggaran yang pada akhirnya membebani masyarakat," jelasnya.
Indra khawatir, dengan banyaknya kartu yang dibuat setiap instansi justru hanya menjadi ajang proyek. Bahkan di negara maju pun yang berlaku konsep satu kartu untuk semua hal.
"Dengan dipaksakannya program Inafis ini yang jelas-jelas tumpang tindih atau sudah tercover melalui e-KTP, maka memang patut diduga orientasi program Inafis ini adalah orientasi proyek.
Kan jelas data yang di Inafis sudah tercover di e-KTP," tuturnya.
(ndr/nrl)











































