Peradilan Militer Harus Terbuka Soal Geng Motor Pita Kuning

Jakarta - Komisi I DPR mendesak TNI menggelar peradilan militer yang terbuka menyangkut keterlibatan anggotanya dalam geng motor pita kuning. Anggota yang terlibat harus diberi sanksi sepadan.

"Keterlibatan sejumlah oknum TNI dalam aksi kekerasan geng motor harus diusut tuntas dan ditegakkan aturan disiplin militer. TNI harus mampu tunjukkan ke publik proses peradilan militer yang terbuka dan ketat dalam penetapan sanksi," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddik, dalam pesan singkat kepada wartawan, Senin (23/4/2012).

Selain itu hal tersebut juga harus jadi pelajaran berharga. Utamanya bagi TNI dan Kemhan untuk membenahi internal TNI.

"Selain itu, TNI dan Kemhan juga harus menjadikan kasus ini sebagau pintu masuk untuk membedah persoalan-persoalan yang menyangkut penyimpangan-penyimpangan perilaku oknum prajurit TNI yang keluar dari sumpah dan janji prajurit TNI," desaknya.

Langkah ini penting dalam menjaga profesionalitas TNI. Jelas karena dari sisi SDM, anggota TNI harus punya prioritas khusus demi menjaga pertahanan nasional.

"Agar profesionalisme TNI dari sisi SDM bisa terus dipertahankan dan diperkuat," tandasnya.

(van/rmd)