Survei Pride: Masyarakat Jakarta Tak Puas dengan Foke

Survei Pride: Masyarakat Jakarta Tak Puas dengan Foke

Prins David Saut - detikNews
Rabu, 18 Apr 2012 16:47 WIB
Jakarta -

Lain lembaga survei, lain pula hasilnya. Menurut survei Lembaga Penelitian Demokrasi Pride Indonesia, mayoritas masyarakat Jakarta tidak puas dengan kinerja pemerintahan Fauzi Bowo.

Survei Pride dilakukan pada Februari-Maret 2012 lalu. Ada 400 orang yang menjadi responden dengan margin error 4,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Metodologi penjaringan responden adalah multistage random sampling.

"Usia minimum responden 17 tahun atau sudah menikah. Wawancara tatap muka langsung dengan kuesioner terstruktur," kata peneliti Pride, Agus Sumarto, dalam jumpa pers di Wisma Kodel, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Rabu (18/4/2012). Acara ini dihadiri oleh politisi Golkar Indra J Piliang dan politisi PAN Bima Arya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasil survei yang melibatkan warga Jakarta di 35 kecamatan ini mendapatkan hasil bahwa masyarakat Jakarta tidak puas dengan kinerja Foke.

"Permasalahan Jakarta terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemda DKI Jakarta. Hal ini dilihat dari temuan survei 'lumayan', 'tidak puas', dan 'sangat tidak puas'. Sebanyak 60 persen menyatakan tidak puas. Sedangkan yang menyatakan 'puas' dan 'sangat puas' sebanyak 40 persen," terang Agus.

Hasil survei itu juga menjelaskan bahwa program pendidikan sebesar 18,3 persen merupakan program yang paling memuaskan. Disusul program keagamaan, pelayanan kesehatan, pelayanan KTP, dan pelayanan e-KTP.

"Evaluasi program Pemda DKI yang tidak memuaskan adalah agama, hukum, keamanan, pengangguran, pariwisata dan budaya, pelayanan kesehatan, pelayanan KTP, pelayanan e-KTP, penanggulangan pencemaran lingkungan, pendidikan, listrik, dan pengendalian inflasi. Program pemda DKI yang sangat tidak memuaskan yaitu pelayanan perizinan, penataan kota, pengembangan sektor riil, dan pertanahan," tuturnya.

Sedang persoalan mendesak yang perlu segera ditangani yaitu masalah pengangguran sebesar 18,5 persen, problematika banjir 17,8 persen, dan kemacetan 12,8 persen.

"Secara keseluruhan tidak ada satu program pemerintah pun yang memuaskan secara rata-rata," tuturnya.

(ndr/nrl)


Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini