PPI: Kunker DPR ke Luar Negeri Adalah Pemborosan Anggaran

Jakarta, - Kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri mendapat kritikan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di kawasan Eropa. Kunjungan kerja DPR ini dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran negara di tengah kondisi ekonomi bangsa yang masih memprihatinkan.

PPI mengamati kunjungan kerja DPR ke luar negeri sebenarnya telah berulang kali dilakukan pada negara yang sama, namun oleh komisi yang berbeda.

"Hal tersebut merupakan pemborosan negara, dimana kunjungan kerja/studi banding yang dilakukan belum teruji efektifitas dan manfaatnya," ujar Sekjen PPI Portugal, Adi Saputra, dalam rilis yang diterima detikcom, Rabu (18/4/2012).

PPI, kata Adi, meminta DPR RI untuk memiliki sense of crisis di tengah keterpurukan ekonomi bangsa, dengan lebih memprioritaskan alokasi anggaran pada program-program yang bermanfaat dan menyentuh keberpihakan pada masyarakat.

Pernyataan PPI ini mewakili PPI kawasan Eropa yang terdiri atas PPI Portugal, PPI Ceko, PPI Belanda, PPI Rusia, PPI Austria, PPI Prancis, PPI United Kingdom, PPI Norwegia, PPI Jerman, dan PPI Swedia. Intinya PPI meminta agar DPR bisa lebih mempertimbangkan urgensi kunjungan kerja mereka ke Luar Negeri.

"Keputusan untuk melakukan kunjungan kerja atau studi banding hendaknya memiliki urgensi program, ketepatan sasaran dan penghematan anggaran, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dijelaskan kepada seluruh masyarakat Indonesia," jelasnya.

Ditambahkan Adi, PPI juga meminta DPR yang melakukan kunker untuk bersikap transparan dan terbuka mengenai tujuan, program kerja, agenda, biaya perjalanan, dan hasil–hasil yang ingin dicapai kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Akses informasi tersebut harus diumumkan secara terbuka sebelum keberangkatan dilaksanakan," ucapnya.

Selain itu, PPI juga meminta kesediaan dari delegasi DPR RI untuk berdialog dengan masyarakat Indonesia dan pihak PPI negara yang bersangkutan mengenai tujuan dan programnya. Kemudian juga meminta kesediaan DPR untuk didampingi oleh PPI selama pelaksanaan kunjungan kerja atau studi banding.

Terakhir, DPR untuk mensosialisasikan hasil kunjungan kerjanya, baik berupa laporan, rekomendasi dan lainnya untuk dipublikasikan di situs komisi atau DPR sendiri. Jika memang permintaan PPI tersebut tidak diindahkan oleh DPR, maka aliansi PPI kawasan Eropa dan Amerika akan menolak secara tegas terhadap kedatangan Tim Delegasi DPR RI.

Diketahui bawa pada pertengahan April ini, Komisi I DPR melakukan kunjungan kerja ke 4 negara. Komisi I akan melawat ke Jerman, Polandia, Ceko, dan Afrika Selatan.

(nvc/rmd)