Korupsi Makin Brutal, Pengawasan Ditingkatkan & Pemimpin Harus Tegas

Korupsi Makin Brutal, Pengawasan Ditingkatkan & Pemimpin Harus Tegas

Novi Christiastuti - detikNews
Rabu, 18 Apr 2012 07:40 WIB
Jakarta, - Untuk mengatasi laju pergerakan korupsi di Indonesia yang semakin brutal dan sistemik, diperlukan peningkatan pengawasan di sektor pusat. Selain itu, dibutuhkan juga karakter pemimpin negeri ini yang tegas untuk menindak setiap sektor yang terlibat korupsi itu.

"Yang harus dilakukan yakni membuat sistem agar tidak gampang cacat. Tingkatkan pengawasan di sektor tertentu," ujar peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim, dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (18/4/2012).

Hifdzil mencontohkan, dalam kasus maraknya mafia peradilan, pengawasan hakim yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) harus ditingkatkan. Namun, lanjutnya, peningkatan pengawasan tersebut juga difokuskan pada level atas terlebih dahulu, baru ke bawah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Birokrasi kita kan modelnya top down, kalau dipotong kepala, yang ada di bawah akan mengikuti yang di atas. Kalau diawasi yang ada di bawah saja dan membiarkan di atas, itu akan tetap berkembang laju korupsi," tuturnya.

Selain peningkatan pengawasan, dibutuhkan juga kepemimpinan yang kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi, terutama yang terjadi di level atas. Korupsi marak dilakukan oleh pejabat negara maupun anggota dewan, maka yang bisa memotong laju korupsi itu sendiri adalah orang yang memiliki kewenangan di atas mereka.

"Harus ada kewenangan untuk memotong itu, ya presiden atau Ketua DPR. Kalau pemimpin tegas, saya yakin laju korupsi bisa dihentikan," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, wabah korupsi semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyebut bahwa gerak korupsi sudah bak gurita.

"Korupsi mengalami pergerakan yang semakin perlu memperoleh pencermatan dan juga perlu disikapi. Korupsi semakin sistemik, menggurita, dan brutal," kata Busyro Muqoddas dalam sambutan di pencanangan zona bebas korupsi di intansi pemerintah yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (17/4).

(nvc/rmd)


Berita Terkait