"Sepintas saya mendapatkan kabar bukan interpelasi bukan menteri BUMN tapi pemerintah RI. Siapa tahu itu diurungkan urgensinya seperti apa , apakah cukup di komisi ataukah dilanjutkan silahkan itu hak anggota. Meskipun saya anjurkan siapa tahu diurungkan, tapi silakan saja kalau dilanjutkan karena itu hak anggota," kata Priyo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/4/2012).
Menurut Priyo, persoalan interpelasi itu cukup rumit. Dia sendiri tak terlalu paham apa yang diributkan di Komisi VI DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun kalau pun interpelasi berlanjut, menurut Priyo, tak ada hubungannya dengan Dahlan Iskan. Yang dipanggil sekalipun sekelas Menko Perekonomian.
"Interpelasi ini bukan personal, keenakan kalau personal. Nanti kalau interpelasi jadi ya setingkat Menko yang diminta menjelaskan," tandasnya.
Golkar sendiri, lanjut Priyo, membantah menjadi motor utama interpelasi kebijakan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Meskipun mayoritas pengusung interpelasi berasal dari partai Golkar. Menurut Priyo, Golkar tak ada masalah dengan Dahlan. Tak ada juga niat menyerang Dahlan yang popularitasnya tengah naik daun.
"Oh tidak, saya sendiri sampai sekarang belum membaca surat pengajuan hak interpelasi yang diajukan anggota DPR. Kemarin di paripurna memang disampaikan Pak Edhie Prabowo. Tapi silahkan kalau anggota memandang perlu interpelasi silahkan dikaji apakah diurungkan atau dikaji kembali atau hal lain silahkan," lanjutnya.
(van/mok)











































