PPP: Setgab Koalisi Belum Bahas Bergabungnya Hanura & Gerindra

Jakarta - Ketum DPP PPP Suryadharma Ali enggan menanggapi isu Hanura dan Gerindra yang merapat ke Setgab Koalisi. Sepengetahuannya, belum ada perubahan apa-apa terhadap formasi Setgab Koalisi.

"Sebetulnya kalau rumor nggak perlu ditanggapi. Pembahasan di setgab juga nggak ada," ujar Suryadharma di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (13/4/2012).

Menurutnya bila memang Hanura dan Gerindra bergabung ke dalam Setgab Koalisi tentunya dokumen kesepakatan berubah. Namun dia yakin tidak ada hal-hal signifikan seperti itu dicantumkan di dalam dokumen Setgab Koalisi baru-baru ini.

Di dalam dokumen itu harus tegas dinyatakan adanya kesepakatan pimpinan parpol bersangkutan dengan presiden dan wapres. Bila kesepakatan yang ada hanya antar parpol, maka tidak tepat dianggap sebagai code of conduct.

"Jadi namanya code of conduct koalisi itu adalah dengan presiden dan wapres. Setahu saya itu belum ada (antara Presiden SBY dan Wapres Boediono dengan Hanura dan Gerindra -red)," jelas politisi senior PPP itu.

Seperti diketahui, gagasan koalisi parlemen bermula dari kesepakatan atas RUU Pemilu. Wakil Ketua Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan partainya mengakomodir keinginan partai menengah khususnya mengenai ambang batas parlemen.

Demokrat pun langsung menyodorkan draf kontrak koalisi kepada Gerindra dan Hanura. Sutan menyebut koalisi parlemen ini untuk mengamankan keputusan politik di DPR bila ada anggota koalisi yang berseberangan sikap.

Namun niat baik Demokrat tidak mendapat respons positif. Baik Gerindra dan Hanura bersepakat menolak menandatangani kontrak koalisi parlemen. Alasannya keduanya tidak ingin tersandera dengan keharusan mendukung program pemerintah yang berbeda dengan garis partai.

(lh/ega)