"(Koalisi parlemen) itu urusan Demokrat, bukan wilayah Golkar karena mereka yang berkepentingan. Hanya kesannya kok paranoid ya? Dasar pemikirannya apa?" ujar Wakil Sekjen Golkar Nurul Arifin dalam pesan singkatnya, Jumat (13/4/2012).
Golkar menyarankan agar Setgab kembali menyolidkan anggota koalisi bukan malah menggalang koalisi baru dengan menggandeng partai luar koalisi di parlemen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, gagasan koalisi parlemen bermula dari kesepakatan atas RUU Pemilu. Wakil Ketua Fraksi Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan partainya mengakomodir keinginan partai menengah khususnya mengenai ambang batas parlemen.
Demokrat pun langsung menyodorkan draf kontrak koalisi kepada Gerindra dan Hanura. Sutan menyebut koalisi parlemen ini untuk mengamankan keputusan politik di DPR bila ada anggota koalisi yang berseberangan sikap.
Namun niat baik Demokrat tidak mendapat respons positif. Baik Gerindra dan Hanura bersepakat menolak menandatangani kontrak koalisi parlemen. Alasannya keduanya tidak ingin tersandera dengan keharusan mendukung program pemerintah yang berbeda dengan garis partai.
(fdn/nrl)










































