Ini Isi Kontrak Koalisi Demokrat, Gerindra & Hanura

Ini Isi Kontrak Koalisi Demokrat, Gerindra & Hanura

Ferdinan - detikNews
Jumat, 13 Apr 2012 05:53 WIB
Ini Isi Kontrak Koalisi Demokrat, Gerindra & Hanura
Jakarta - Pasca berakhirnya hubungan dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat gencar merangkul teman baru di koalisi. Demokrat kini menawarkan Gerindra dan Hanura bergabung memperkuat koalisi di DPR.

Berikut isi kontrak koalisi parlemen yang disodorkan Demokrat,

Kesepakatan Politik antara Fraksi Partai Demokrat, F-PAN, F-PPP, F-PKB, F-Gerindra, dan F-Hanura DPR RI.

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fraksi Partai Demokrat dan untuk menandatangani kesepakatan ini telah memperoleh persetujuan dari Ketua Umum Partai Demokrat.

2. Nama :
Jabatan:

Dst

Dengan ini sepakat untuk:

1. Bersama-sama mendorong kinerja DPR RI agar lebih aspiratif dalam memperjuangkan kepentingan rakyat dan memajukan demokrasi.

2. Bersama-sama mendukung pelaksanaan program dan kebijakan pemerintahan SBY-Boediono untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sampai tahun 2014.

3. Bekerja sama secara produktif dan senantiasa bersama-sama dalam setiap langkah dan proses pengambilan keputusan-keputusan politik penting di DPR RI yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Demikian Kesepakatan Politik ini dibuat dengan kesadaran dan bertanggungjawab penuh untuk mendukung terwujudnya stabilitas politik dan pemerintahan SBY-Boediono hingga 2014.

Sekretaris Fraksi Gerindra Edhy Prabowo membenarkan draf koalisi parlemen itu disodorkan ke fraksinya. "Kita diminta untuk tanda tangan, tapi kita belum tanda tangan," ujar Edhy, Kamis (12/4/2012) malam.

Sementara itu Wakil Ketum Gerindra Fadli Zon menegaskan partainya menolak berkoalisi dengan Demokrat di parlemen. Alasannya, Gerindra tidak mau terjebak dalam komitmen mendukung kebijakan pemerintah yang belum tentu sesuai dengan garis partai.

"Kita tidak mau memberikan semacam janji koalisi untuk mendukung sesuatu yang kita tidak tahu, menggolkan keinginan pemerintah yang belum tentu sesuai. Garis partai kami adalah kepentingan rakyat, jadi kita tidak mau terjebak dengan perjanjian-perjanjian tertulis," kata Fadli saat dihubungi terpisah.

(fdn/mok)


Berita Terkait