Tolak BBM Naik, PDIP Tak Pernah Berniat Gulingkan SBY

Jakarta - Pidato SBY di depan kader Partai Demokrat (PD) mengungkap cerita. Selaku Ketua Dewan Pembina PD, SBY menyebut bahwa partai yang menolak kenaikan harga BBM bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahannya. Benarkah itu? PDIP tegas membantahnya.

"Dalam program kerja dan sikap politik PDIP hasil Kongres III tidak ada satupun agenda partai yang sifatnya bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2012).

Tjahjo menegaskan keputusan politik PDIP menolak rencena kenaikan harga BBM oleh pemerintah dalam pembahasan APBNP 2012 semata-mata karena PDIP melihat, di samping fiskal pemerintah masih sehat, masih ada alternatif lain serta belum dalam pada posisi mendesak. Selain itu, implikasi terhadap sektor lain dan pada tingkat kehidupan perekonomian sebagian masyarakat Indonesia belum siap.

"Sejak dulu PDIP selalu berjuang dengan cara-cara yang konstitusional dan menjaga agenda politik sesuai dengan jadwal demokrasi yang telah ditetapkan bersama sama," paparnya.

Mengenai bocornya pidato SBY, PDIP menilai rapat partai apapun prinsipnya sifatnya tertutup kecuali ada pernyataan yang sifatnya terbuka, sangat disayangkan kalau sampai bisa bocor ke masyarakat. Atau strateginya memang dibocorkan apalagi untuk mendiskreditkan partai lain.

"Masing-masing partai punya sikap politik dan punya strategi politik yang harus sama-sama kita hargai sesama pelaku demokrasi. Beda pendapat wajar dan kita hargai, kami sangat menyayangkan yang sifatnya tertutup jadi terbuka apalagi kalau benar arahnya teropini untuk mendiskreditkan sikap politik PDIP dalam kasus penolakan rencana kenaikan harga BBM yang jadi terbuka tanpa memahami menghargai sikap politik sesama partai politik," ungkap anggota komisi I ini.

Sebagai parpol yang sah punya wakil di parlemen, lanjut Tjahjo, PDIP berhak dan legal untuk memperjuangkan pandangan dan sikap politiknya melalui Fraksinya di DPR. Sekalipun sikap tersebut berbeda dengan kepentingan pemerintah.

"PDIP mengimbau agar semua pihak untuk dapat bersikap proporsional dalam menghargai keberagaman, termasuk keberagaman dalam perbedaan pandangan dan sikap politiknya," tuturnya.

(mpr/ndr)