"Agak sulit komunikasi dan seorang pemimpin yang tidak menerima masukan dan menerima perbedaan, kami punya argumentasi (menolak kenaikan BBM)," ujar Ketua DPP Hanura Akbar Faisal di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2012).
Akbar mengatakan banyak skenario untuk mendapat kucuran dana untuk menutupi lubang anggaran jika ada kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya menhidupkan kembali peraturan pemerintah (PP) Letter of Credit yang sebelumnya pernah ada di masa pemerintahan SBY-JK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akbar sendiri enggan komentar soal kebocoran pidato SBY tersebut. Menurutnya kebocoran itu dilakukan oleh kader PD sendiri yang hadir dalam rapat tersebut.
"Saya tidak tahu siapa yang bocorkan, berarti internalnya sendiri. Sengaja atau tidak, orientasi pemerintahan mengelola negara ini tidak jelas," tuturnya.
(ega/ndr)










































