Max: Bila PKS Lengser, Kursi Menteri Sebaiknya Diisi Profesional

Jakarta - Partai Demokrat (PD) menegaskan bahwa perombakan kabinet dimungkinkan dilakukan bila Partai Keadilan Sejahtera (PKS) benar keluar dari koalisi. Namun sepenuhnya, siapa nanti yang akan mengisi kursi kabinet yang ditingglkan itu diserahkan kepada Presiden SBY. Tapi sebaiknya dari kalangan profesional.

"Siapapun yang jadi (menteri), hak presiden. Beliau (SBY) mau menempatklan siapa hak dia. Tapi misalnya dilihat situasi sebaiknya profesional saja supaya tidak terjadi pergeseran parpol," ujar Wakil Ketum Demokrat Max Sopacua saat dihubungi wartawan, Senin (9/4/2012).

Menurut dia, pemilihan kalangan profesional secara tidak langsung menepis opini yang menyebut SBY akan bagi-bagi jatah kursi bila PKS akhirnya hengkang.

"Karena toh kerja di kabinet bukan kerja bagi-bagi kavling tapi kerja profesional. Kinerjanya dinilai rakyat, bukan atas nama partai. Jadi jangan menganggap seolah-olah reshuffle bagi-bagi kursi untuk kursi parpol," sambungnya.

Ketum Golkar Aburizal Bakrie kemarin (8/4) menegaskan partainya tidak menerima tawaran kursi menteri dari Presiden SBY. Di kabinet PKS memiliki 3 menteri yaitu Menkominfo Tifatul Sembiring, Mentan Suswono dan Mensos Salim Segaf Al Jufri.

"Enggak ada, beliau (SBY) tidak pernah menawar-nawarkan," kata Ical. Bahkan dalam rapat setgab koalisi di kediaman SBY pada 3 Maret 2012 lalu, Ical mengusulkan agar kursi menteri yang akan ditinggalkan PKS diisi kaum profesional.

"Waktu itu mengatakan di koalisi, sebaiknya kalau memang ada pergantian, sebaiknya isi saja dari kalangan profesional," imbuhnya.

(fdn/ndr)