Belum Ada Reshuffle, PAN Tak Yakin Formasi Koalisi Berubah

Belum Ada Reshuffle, PAN Tak Yakin Formasi Koalisi Berubah

- detikNews
Senin, 09 Apr 2012 17:34 WIB
Jakarta - Hampir dua pekan sejak penolakan PKS terhadap usul kenaikan harga BBM dalam rapat paripurna DPR, belum ada kepastian 'perceraiannya' dari Setgab Koalisi. Demikian juga soal reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang merupakan konsekuensi politisnya.

Status yang mengambang tersebut, memunculkan pesimisme bahwa Presiden SBY akan menindak tegas PKS. Waktu yang mendekati Pemilu 2014, dinilai terlalu berisiko untuk dilakukan perombakan keanggotaan Setgab Koalisi.

"Kecil kemungkinan dilakukan reshuffle, risiko politiknya terlalu tinggi karena dekat ke 2014. Pak SBY pasti ingin regenerasi pucuk pemerintahan berjalan mulus," kata Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto, dalam pembicaraannya dengan detikcom, Senin (9/4/2012).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sedangkan reshuffle formasi KIB II secara teknis juga sulit untuk dilakukan. Sisa waktu kerja efektif yang dua tahun bahkan kurang, dianggap terlalu singkat bagi seorang menteri untuk melakukan adaptasi terhadap ritme kerja kabinet dengan segala target pencapaiannya.

Berdasar dua faktor di atas, PAN tidak yakin akan ada reshuffle baik di Setgab Koalisi dan KIB II. Bahkan cenderung lebih meyakini bahwa komposisi saat ini akan dipertahankan hingga resmi berakhirnya masa pemerintahan SBY-Boediono pada 20 Oktober 2014.

"Saya pikir formasi sekarang akan bertahan," ujar mantan pengamat politik ini.

Namun sikap PKS yang berulangkali mengingkari komitmen berkoalisi, masih akan menjadi ganjalan. Salah satu solusinya, forum pertemuan 'dewa' koalisi bisa lebih kerap dilangsungkan dan kesepakatan yang dihasilkan benar-benar diterapkan dalam bentuk aksi nyata oleh para politisi parpol terkait secara konsisten.

"Tidak terlalu rumit pakai code of conduct dan nota kesepahaman lagi, yang penting 'para dewa' itu lebih sering berkomunikasi," ujar Bima.

Lebih lanjut dia menyatakan, PAN tidak berkeberatan bila PKS masih menjadi bagian Setgab Koalisi. Pada akhirnya masyarakat yang lebih punya hak untuk menilai rekam jejak PKS dalam ranah politik.

"Insya Allah kami ikhlas saja. Masalah PKS, biar menjadi catatan bagi para pemilih yang makin cerdas dan rasional," ujarnya.

(lh/nrl)


Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads