Gaji Hakim Harus Lebih Besar dari Gaji Pegawai KPK

Jakarta - Para hakim daerah yang menuntut kesejahteraan dipahami oleh para anggota DPR. Sebab rendahnya gaji hakim akan membuka peluang mafia peradilan.

"Saya setuju gaji hakim harus lebih besar dari PNS lain. Bahkan harus lebih besar dari gaji pegawai KPK. Dengan penghasilan yang menurut rasio kebutuhan per bulan dapat memenuhi semua kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan hiburan bagi keluarga hakim. Maka kemandirian seorang hakim dalam menangani sebuah perkara akan lebih independen," ujar anggota Komisi III DPR, Ahmad Basarah, saat berbincang dengan detikcom di komplek Senayan, Jakarta, Senin (9/4/2012).

Menurut politikus PDIP ini, idealnya hakim harus mendapatkan kesejahteraan yang sangat baik. Sehingga dalam menjalankan profesinya seorang hakim tidak lagi dipusingkan oleh masalah-masalah kesejahteraan keluarganya. Namun jika sudah sejahtera tetapi masih menerima suap maka hakim harus dihukum berkali-kali lipat dibanding apara penegak hukum lainnya.

"Biarlah kami dari Komisi III yang akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hakim tersebut melalui Badan Anggaran DPR," ujar Basarah.

Sementara itu, menurut anggota DPR dari Fraksi Golkar, Bambang Susetyo, kesejahteraan hakim menjadi pintu masuk mafia peradilan. Sehingga jika pemerintah konsisten dengan penegakan hukum, maka kesejahteraan hakim merupakan tiang utama hukum bisa berdiri tegak.

"Sebagaimana lazimnya mafia bekerja, mereka akhirnya akan sampai pada ranah tugas hakim setelah sebelumnya memasuki dulu hidup keseharian para oknum hakim yang serba pas-pasan. Kalau demikian yang terjadi, maka hukum sulit ditegakkan," papar Bambang.

Menurut Bambang, demi tujuan besar agenda penegakan hukum maka keluhan hakim daerah harus direspons dengan kebijakan yang solutif.

"Memang setinggi apa pun jabatan/profesi yang disandang seseorang, jika kesejahteraan hidupnya di bawah standar rata-rata, selalu saja akan muncul dorongan untuk memperbaiki kesejahteraan dengan cara lain. Bisa juga melakukan kerja haram dengan cara melanggar kode etik jabatan atau profesi alias mengomersilkan jabatan," papar pengusaha papan atas ini.

(asp/nrl)