Sebelum Dilibatkan Berantas Narkoba di LP, Dirjen PAS Harus Diganti

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM kembali mengaktifkan MoU bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) terkait pemberantasan di lapas dan rutan dengan melibatkan Dirjen PAS. Sebelum dilibatkan dalam pemberantasan narkoba di lapas dan rutan, Menkum dan HAM harus terlebih dulu mengganti Dirjen PAS yang menjabat saat ini.

"Kita harus menyambut baik pemberlakuan kembali MoU antara Kemenkum HAM dan BNN berkait pemberantasan narkoba di lapas. Kalau terus dibekukan para bandar narkoba di lapas pastilah akan terus bertepuk tangan," ujar anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsyi, kepada detikcom, Senin (9/4/2012).

Aboe mengatakan pergantian posisi Wamenkumham dengan Dirjen Pemasyarakatan dinilai kurang tepat. Sebab ini membuktikan bahwa adanya rivalitas wakil menteri dengan Dirjen PAS itu benar adanya.

"Spekulasi yang terjadi di masyarakat, Dirjen Pemasyarakatan merasa terganggu dengan sepak terjang Denny Indrayana di Lapas, sehingga merestui aksi solidaritas para sipir yang berujung pada pembekuan MoU. Saya kira spekulasi tersebut tak berlebihan, kita masih ingat bagaimana keterlibatan kalapas di Nusakambangan dalam peredaran narkoba internasional," ungkap politisi PKS ini.

Menurut Aboe, jika saat ini posisi ketua tim pemberantas narkoba ini dipegang oleh Dirjen PAS, maka hal tersebut tidak akan berdampak pada peredaran narkoba di lapas. Sebab, selama ini terbukti Dirjen PAS tak berhasil menangani persoalan narkoba tersebut.

"Bahkan beberapa pihak mencurigai ada pembiaran atas persoalan ini. Jangan sampai tim ini menjadi abal-abal
atau sekadar formalitas belaka, pemberantasan narkoba harus dilakukan sampai ke akarnya, jangan hanya pengecer yang diungkap namuan para bandar di lapas harus dicokok," tegasnya.

(mpr/vit)