PDIP Tak Mau Campuri Urusan Setgab Koalisi yang Akan Depak PKS

Jakarta - PDIP tidak mau ikut campur urusan dapur Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi pemerintah yang akhir-akhir ini kian 'memanas'. PDIP menilai perbedaan sikap partai politik dalam pengambilan keputusan di DPR tidak harus dalam wujud oposisi bersama.

"Itu urusan rumah tangga PKS dan Setgab, bukan ranah atau urusan PDIP. Tidak etis partai kami mencampurinya urusan rumah tangga orang lain, sebatas mencermati gelagat dan dinamikanya saya kira wajar sebagai partai politik," ujar Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo kepada detikcom, Minggu (8/4/2012).

Tjahjo mengatakan masing-masing partai mempunyai sikap dan kebijakan politik khususnya terhadap sesuatu masalah yang akan diambil keputusannya di DPR melalui fraksinya. Apabila tidak sesuai dengan prinsip sikap politik atau kebijakan partai sangat wajar kalau partai melakukan penolakan atau tidak sejalan antara keputusan yang akan diambil di DPR atau pemerintah.

"Tentuya dengan berbagai pertimbangan politis dari partai-partai yang berbeda sikap, misal soal rencana kenaikan BBM, soal skandal Bank Century, soal penuntasan masalah mafia pajak, soal RUU Kamnas dan RUU penanganan konflik sosial dan lain-lain. Kalau di DPR sikap PDIP sebagai partai yang dilaksanakan oleh fraksi kebetulan sejalan dan bersama-sama melakukan opsi penolakan dengan seperti PKS, Hanura, Gerindra ya sah sah saja," jelas anggota komisi I DPR ini.

Menurut Tjahjo posisi PDIP jelas berada diluar koalisi parpol pendukung pemerintah dan tidak terikat. Maka menurut Tjahjo, tidak masalah bersama-sama memiliki sikap politik untuk menolak sebuah kebijakan jika dalam kasuistisnya memang sama.

"Tapi menurut PDIP sikap-sikap yang berbeda tidak harus diwujudkan dalam oposisi bersama yang terikat. Karena satu masalah kan bisa sama bisa berbeda melihatnya dalam satu keputusan politik, tergantung strategi dan sikap politik masing-masing partai politik," tutupnya.

(ega/ray)