Ical: Pembangkangan PKS Urusan Pemerintah

Solo - Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Setgab Koalisi Partai, Aburizal Bakrie, tetap berpendapat bahwa PKS telah melanggar kesepakatan koalisi. Namun demikian, menurutnya, sanksi atau tindakan yang perlu diambil untuk PKS bukan domain dari setgab melainkan domain pemerintah.

"Yang jelas sudah ada pelanggaran kesepakatan. Namun persoalan itu merupakan wewenang dari Pemerintah untuk memutuskannya. Itu hanya ada dua pihak, Pemerintah dan PKS," ujar Ical kepada wartawan usai pemberian penghargaan kepada seniman dan grup kesenian tradisi Jawa di Hotel Lor In, Solo, Minggu (8/4/2012).

Ical mengatakan setgab tidak memiliki wewenang mengambil tindakan atas persoalan pelanggaran kesepakatan yang dilakukan salah satu anggota setgab. Hal itu dikarenakan kesepakatannya dilakukan antara partai tersebut dengan pemerintah. Karena itu Ical juga menegaskan, sebagai wakil ketua setgab dirinya tidak akan melakukan tindakan apapun. Termasuk nantinya jika ada pemberian tindakan khusus yang mengumumkan bukan setgab.

"Itu nanti kalaupun ada yang mengumumkan ya Presiden atau Wakil Presiden atau Menko Polhukam. Bukan setgab. Pelanggarannya kan dengan pemerintah," ujarnya.

(mbr/nrl)