PKS Sudah Ditunggu Hanura di Luar Pemerintahan

PKS Sudah Ditunggu Hanura di Luar Pemerintahan

- detikNews
Sabtu, 07 Apr 2012 10:24 WIB
PKS Sudah Ditunggu Hanura di Luar Pemerintahan
Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diprediksi akan segera keluar dari koalisi partai pendukung pemerintah. Namun, PKS tak perlu khawatir tak punya teman di luar koalisi pendukung pemerintah. PKS sudah ditunggu Hanura di deretan partai oposisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Jika pertanyaannya apakah PKS bisa bersanding dengan Hanura di oposisi? Bisa. Karena partai ini memiliki sikap yang tegas sebagaimana partai kami," tutur Ketua DPP Hanura Akbar Faisal kepada detikcom, Jumat (6/4/2012).

Perbedaan sikap PKS dengan koalisi, antara lain terkait kasus Century dan juga pada paripurna kenaikan BBM. Dalam dua hal itu, PKS berani untuk memilih posisi yang bertolak belakang dengan partai koalisi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sikap mereka tegas. PKS juga memiliki kader-kader yang sangat mumpuni," papar Akbar.

Anggota Komisi II ini juga mengatakan, selama ini dirinya berkomunikasi dengan baik dengan para politisi PKS.

"Saya sering berkomunikasi dengan Anis Matta, Fahri Hamzah. Kami dapat berkomunikasi dengan baik," ujarnya.

Sebelumnya, hal yang berbeda mengenai posisi PKS terlontar dari PDI Perjuangan. Partai yang sudah menjadi oposisi sedari awal Kabinet Indonesia Bersatu jilid II itu menanggapi dingin hal tersebut.

"Itu urusan rumah tangganya PKS," kata Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait, kepada detikcom, Jumat (6/4/2012).

Menurut Maruarar, PDIP tidak pernah membuat koalisi oposisi. Sehingga tidak ada faktor kepentingan untuk mendekati PKS jika partai tersebut jadi keluar dari koalisi yang mendukung pemerintah.

Selain itu, menurutnya, walau kerap memiliki pandangan yang sama pada beberapa peristiwa seperti kasus century, mafia pajak, dan APBN-P 2012 kemarin, PDIP dan PKS memiliki perbedaan ideologi.

"Saya rasa juga ada perbedaan ideologi. Ideologi kita PDIP sangat terinspirasi oleh Trisaktinya Bung Karno, yaitu salah satunya berdaulat dalam bidang politik," papar anggota Komisi XI DPR RI itu.

(/tor)


Berita Terkait