Redakan Kegaduhan, Presiden Harus Segera Umumkan Nasib PKS di Kabinet

Jakarta - Eskalasi kegaduhan politik memanas pasca paripurna tentang kenaikan BBM yang berujung pada didepaknya PKS dari partai koalisi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituntut untuk segera mengambil sikap untuk menangani situasi yang kontra produktif ini.

"Presiden harus tegas, mengumumkan nasib PKS seperti apa," tutur pengamat politik dari UI Iberamsjah kepada detikcom, Jumat (6/4/2012) malam.

Menurut Iberamsjah, jika presiden tak segera mengumumkan nasib PKS, maka perhatian bangsa ini hanya melulu memperdepatkan partai koalisi dalam pemerintahan. Padahal menurutnya, banyak persoalan riil bangsa yang harus segera diselesaikan.

"Banyak persoalan yang sampai saat ini belum terselesaikan, seperti banjir kemacetan. Ini sebenarnya yang perlu diurus," ujar Iberamsjah.

Seperti diketahui nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di koalisi berakhir sudah. Berdasarkan rapat pimpinan parpol koalisi dengan Presiden SBY, PKS dinyatakan melanggar kontrak dan code of conduct. Keberadaan PKS otomatis berakhir. Namun, tidak ada istilah PKS dikeluarkan dari koalisi.

Nasib PKS ini pun menjadi isu panas selama sepekan terakhir. Konon posisi tiga menteri PKS mulai jadi hitung-hitungan di bawah meja antara Demokrat dengan partai-partai lain dalam koalisi.

Bagaimana sikap PKS? Partai ini siap kehilangan tiga kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II. Namun, PKS masih menunggu keputusan resmi dari Susilo Bambang Yudhoyono terkait keberadaanya di setgab koalisi.

"Soal kursi menteri ikutan dari posisi koalisi. Kalau memang PKS dikeluarkan dari koalisi, otomatis kursi akan ditinggalkan," kata Wakil Sekjen DPP PKS, Mahfudz Siddiq, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (5/4/2012).

Mahfudz menjelaskan, PKS belum mengambil sikap terkait kepastian infromasi partainya didepak dari koalisi. "Katanya presiden kemarin malam akan menyampaikan kepada publik, saya sampai begadang jam 3 malam. Ini jadi bolak-balik begini. Katanya ada keputusan, sampaikan keputusannya apa?" tuturnya



(fjp/mei)