Dapat atau Tidak Jatah Menteri PKS, Muhaimin Serahkan ke SBY

Jakarta -

Isu pencopotan menteri-menteri PKS dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) terus berkembang menyusul berakhirnya kebersamaan partai berlambang bulan sabit kembar itu di jajaran barisan koalisi pendukung pemerintah. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengaku tidak berminat terhadap kursi menteri PKS yang bakal kosong jika pencopotan itu terjadi.

"Tidak ada itu, tidak ada pembicaraan. Nanti semua terserah presiden," ujar Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di sela-sela Pelatihan Kader PKB tingkat DKI Jakarta di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh 9, Jakarta Pusat, Jumat (6/4/2012).

Muhaimin mengatakan soal jabatan menteri di kabinet memang tidak menjadi bagian langsung keputusan setgab koalisi, tapi hak prerogatif Presiden SBY. Meski demikian, dia meyakini parpol anggota koalisi akan diajak bicara terkait hal itu.

"Bagi PKB yang penting koalisi harus solid. Tidak ada yang menelikung dari dalam, tidak ada yang menusuk dari belakang. Semua solid untuk kepentingan rakyta, bangsa dan negara," tuturnya.

Seperti diketahui, pertemuan lima parpol koalisi beberapa waktu lalu memutuskan keanggotaan PKS di setgab koalisi telah berakhir. Hal itu berdasarkan code of conduct yang berlaku di dalam setgab koalisi.

PKS memiliki jatah 3 menteri di kabinet. Menkominfo, Mensos, dan Mentan. Nah, seiring berakhirnya kontrak koalisi seperti disampaikan Setgab, diduga posisi menteri PKS pun akan tamat.

(rmd/ndr)