Seluruh Jajaran Kemenkum HAM Harus Dukung Sidak Narkoba di Lapas

Jakarta - Sidak narkoba yang dilakukan Wamenkum HAM Denny Indrayana dan petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) di LP Pekanbaru, Riau, diwarnai insiden penamparan terhadap sipir lapas. Jika terbukti, insiden penamparan itu patut dikecam. Sidak narkoba di lapas harus didukung seluruh jajaran Kemenkum HAM.

"Peristiwa Wamen yang menampar sipir ketika sidak narkoba harus dipisahkan dari upaya membersihkan peredaran gelap narkoba di lapas dan rutan. Artinya, upaya untuk membersihkan lapas dan rutan dari narkoba harus dilakukan terus-menerus dan berkelanjutan, tidak boleh berhenti hanya karena peristiwa tersebut. Sidak narkoba juga harus didukung oleh sipir, kepala lapas (kalapas), karutan, kanwil dirjen, dan bahkan Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri," kata Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat), Henry Yosodiningrat, kepada detikcom, Kamis (5/4/2012).

Henry menyayangkan langkah Menkum HAM Amir Syamsuddin yang lantas membekukan perjanjian kerja sama antara kementeriannya dengan BNN karena insiden tersebut. Menurutnya, kebijakan itu sangat tidak populer.

Meski demikian, Henry beranggapan jika penamparan itu benar dilakukan Wamen Denny Indrayana ketika sidak, maka sangat tidak patut bagi pejabat negara. Pejabat negara semestinya berlaku arif, bertanggung jawab, dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas, terutama terhadap anak buahnya sendiri.

"Kalau perlu wamen itu harus dicopot. Ini menjadi persoalan. Saya lihat Denny Indrayana sudah tidak kredibel lagi sebagai wamen. Presiden harus memberi perhatian lebih soal ini," tuturnya.

Henry juga tidak sependapat dengan inisiatif Menkum HAM yang membentuk Tim Pencari Fakta (TPF). Henry mengatakan pembentukan tersebut merupakan langkah yang salah. Pengusutan terhadap insiden di LP Pekanbaru cukup dilakukan penyidikan secara profesional, tanpa harus membentuk tim khusus. Karena TPF biasanya dibentuk dalam kasus pelanggaran HAM di wilayah konflik.

Seperti diberitakan, Dirjen Pemasyarakatan Sihabudin mempersoalkan atasannya, Wamen Denny Indrayana, bersama petugas BNN yang menggerebek bandar narkoba tidak berkoordinasi dengan dirinya selaku Dirjen. Kecaman terhadap tindakan Denny lalu bermunculan dari lingkungan Ditjen PAS. Untuk meredakan ketidakharmonisan di lingkungan keluarga kementeriannya, Menkum HAM Amir Syamsuddin lalu mengumumkan pembentukan TPF insiden sidak Denny dan membekukan MoU instansinya dengan BNN yang baru berusia 4 bulan.

Sidak Denny bersama BNN di LP Pekanbaru pada Senin dinihari lalu sukses menciduk 3 napi yang bertindak sebagai bandar narkoba dan 1 sipir kaki yang diduga tangan bisnis narkoba. Dalam sidak itu, disebutkan Denny menampar salah seorang petugas lapas karena lama membukakan pintu lapas. Namun hal itu telah dibantah Denny.

(rmd/)