.webp)
"Seharusnya yang harus dibentuk TPF masuknya narkoba ke pemasyarakatan. Kok bisa beredar di dalam," ujar Deputi Direktur Program Center for Detention Studies Gatot Goei kepada detikcom, Kamis (5/4/2012).
Menurut Gatot, harusnya urusan penamparan diserahkan pada polisi, bukan TPF. Polisi juga ahli dalam penegakan hukum.
Gatot juga menyayangkan dibekukannya MoU antara BNN dan Kemenkum HAM terkait pemberantasan narkoba oleh Menkum HAM Amir Syamsuddin. Amir dinilai tidak mempertimbangkan hal itu secara objektif.
"Masalah besarnya di lapas itu kenapa sampai ada peredaran narkoba. Itu ada
masalah yang besar dan seharusnya dibenahi," kata pengamat lapas ini.
Tentu tindakan Amir tersebut disayangkan. Namun jika ada dorongan pergantian Menkum HAM juga tidak akan efektif jika jajaran anak buah menteri yang terlibat narkoba tidak dipotong.
"Saran saya Presiden ganti Menkum HAM 10-100 kali kalau bawahan dipilih bukan orang yang tepat selamanya akan seperti ini. Dirjen, inspektoratnya kalau belum tepat harus diganti," ucap Gatot.
Seperti diberitakan, Menkum Amir Syamsuddin didampingi Dirjen Pemasyarakatan (Pas) Sihabudin serta disaksikan para pegawai pada Rabu (4/4) kemarin mengadakan jumpa pers. Amir mengumumkan pembentukan TPF insiden sidak wakilnya (Denny Indrayana) dan membekukan MoU instansinya dengan BNN yang baru berusia 4 bulan.
Sidak Denny bersama BNN di LP Pekanbaru pada Senin dinihari lalu sukses menciduk 3 napi yang bertindak sebagai bandar narkoba dan 1 sipir kaki tangan bisnis narkoba. Sidak ini diwarnai insiden pemukulan yang sempat melahirkan ancaman "gerakan" 30 ribu sipir. Denny telah menyangkal melakukan penamparan.
(nwy/nrl)
