PPP: Tak Pantas Koalisi Berebut Menteri Eks PKS

PPP: Tak Pantas Koalisi Berebut Menteri Eks PKS

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Kamis, 05 Apr 2012 03:41 WIB
PPP: Tak Pantas Koalisi Berebut Menteri Eks PKS
Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai masalah pembagian menteri sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tak pantas parpol koalisi berebut 3 kursi menteri yang kemungkinan akan ditinggalkan PKS.

"Urusan menteri menjadi wilayah etik dan kewenangan penuh dari Presiden SBY. Untuk itu semua pihak tidak sepantasnya berspekulasi tentang hal yang berkaitan dengan wilayah etik dan kewenangan penuh dari Presiden SBY," kata Ketua DPP PPP, M Arwani Thomafi, kepada detikcom, Kamis (5/4/2012).

Apalagi, menurut Arwani, sampai saat ini belum ada sikap resmi Presiden SBY menyangkut keberadaan PKS di koalisi. Menjadi tidak etis memperebutkan 3 kursi yang belum pasti hilang.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PPP sendiri menghormati apapun keputusan SBY. PPP juga tidak dalam posisi mengusir atau memaksa PKS bertahan di koalisi.

"Apakah tetap di koalisi atau ada sikap lain, itu adalah hak dari PKS. Kami sepenuhnya menghormati. Koalisi ini lebih pada hubungan komitmen masing-masing parpol dengan SBY. Kita lihat sejauhmana SBY melakukan penilaian atas proses jalannya koalisi itu. Apakah SBY merasa terganggu atau tidak, kita serahkan sepenuhnya penilaian itu kepada SBY,"katanya.

Berakhirnya hubungan antara partai koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memunculkan isu untuk segera mendepak para menteri dari partai tersebut di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Akankah para menteri itu didepak?

"Kalau menterinya mundur, itu baru jago. Sebelum dimundurkan, lebih baik gentle mundur," ujar politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, saat dihubungi detikcom, Rabu (4/4/2012).

Ruhut menyatakan bahwa pemerintah tak perlu ragu untuk mencopot menteri yang berasal dari PKS sekarang. Ia beralasan masih banyak kader-kader dari partai koalisi lain yang berkualitas.

"Tidak ada itu untuk membela diri, emang lebih bagus kader dia daripada kader koalisi lainnya. Mensos ada sekampung di Demokrat, pertanian ada juga di partai koalisi lainnya," tambahnya.

(van/vid)


Berita Terkait