Kasus Buyat Seret SBY

Jakarta - Kasus pencemaran di Teluk Buyat akhirnya memasuki wilayah politik. Capres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut terseret dalam kasus ini. SBY disebut pernah meminta supaya PT Newmont Minahasa Raya (NMR) yang diduga menyebabkan pencemaran di Teluk Buyat tidak ditutup.Keterkaitan SBY dalam kasus Buyat itu diungkap oleh Sekjen PDS Denny Tewu di Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK), Jl. Manggarai Utara, Jakarta, Senin (9/8/2004).Denny Tewu saat itu mendatangi LBHK sebagai anggota Jaringan Alumni Universitas Sam Ratulangi (Unsrat). Jaringan Alumni Unsrat ini mendatangi LBHK bersama Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) untuk memberikan bantuan kepada warga Buyat. Denny menuturkan, SBY yang saat itu menjabat sebagai Mentamben pemerintahan Gus Dur pernah mengirim surat kepada Mendagri yang isinya meminta bantuan agar PT NMR, yang kalah dalam gugatan dengan Pemda Minahasa terkait kasus penggelapan pajak, tak ditutup."Waktu itu SBY mengirim surat kepada Mendagri yang intinya mendukung beroperasinya PT NMR,' kata Sekjen PDS, partai yang secara resmi menyatakan mendukung Megawati itu. Denny lantas membagikan foto kopian surat SBY saat menjadi Mentamben kepada wartawan. Surat bernomor 4134/ 20/MPE.P/1999 tertanggal 17 Desember 1999.Dalam surat itu, SBY membeberkan dampak yang akan terjadi bila PT NMR ditutup. Dampak itu antara lain, pemerintah Indonesia dapat dibawa ke Arbitase Internasional oleh PT NMR. Selain itu, penutupan NMR, tulis SBY, dalam surat itu, juga bisa menyebabkan terpuruknya posisi Indonesia di mata internasional khususnya investor asing. Pasalnya penutupan itu akan memberikan kesan tidak ada jaminan kepastian hukum untuk berusaha di Indonesia. Atas kasus tersebut Jaringan Alumni Unsrat akan meminta klarifikasi pemerintah. "Kita akan mintakan klarifikasi ke pemerintah meskipun yang memberikan izin itu pemerintahan dulu (Gus Dur)," kata Denny.Denny juga mendesak pemerintah agar segera mencari jalan keluar kasus Buyat. Ia mengusulkan agar warga Buyat direlokasi. (iy/)