Kenapa PKS Tak Langsung Ditendang dari Koalisi?

Jakarta - Status Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai anggota koalisi dinyatakan berakhir oleh Sekretaris Gabungan (Setgab). Namun, mengapa PKS tidak langsung ditendang dari koalisi?

Menurut pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi saat dihubungi detikcom Rabu (4/4/2012) terdapat dua hal yang menjadi pertimbangan Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua Setgab. Pertama, bila PKS dicoret dari koalisi, akan memposisikan mereka sebagai partai yang teraniaya karena sudah berjuang keras menolak BBM.

"PKS yang memperjuangkan kepentingan rakyat dan dicoret dari koalisi, justru akan membuat citra mereka naik," sebutnya.

Kedua, mendepak PKS akan mensolidkan basis massa partai ini dan memperkuat soliditas internal mereka. "Sebelumnya, survei LSI menunjukkan bahwa PKS paling negatif terhadap kinerja pemerintah," tambahnya.

Hal yang membuat lebih dilematis lagi adalah ketika sikap PKS ini akan menjadi preseden kepada partai-partai koalisi lain.

"Serba salah, kalau dibiarkan makin menjadi-jadi, kalau dibiarkan membuat yang loyal jadi mengikuti," tutupnya.

Nasib PKS di koalisi berakhir sudah. Berdasarkan rapat pimpinan parpol koalisi dengan SBY, PKS dinyatakan melanggar kontrak dan code of conduct. Keberadaan PKS otomatis berakhir. Namun, tidak ada istilah PKS dikeluarkan dari koalisi.

Pertemuan ini berlangsung di kediaman SBY, Puri Cikeas, Cikeas. Pertemuan pimpinan parpol koalisi itu berlangsung dua jam. Ketum lima parpol, yaitu Anas Urbaningrum (PD), Aburizal Bakrie (Golkar), Hatta Rajasa (PAN), Suryadharma Ali (PPP), dan Muhaimin Iskandar (PKB) hadir dalam pertemuan ini.

Gerakan PKS yang tidak seiring dan seirama dengan koalisi dalam rapat paripurna tentang BBM (bahan bakar minyak) Jumat (29/3/2012) dinilai sebagai pelanggaran kontrak dan code of conduct koalisi.


(mok/mok)