ASEAN Bahas Kode Etik Konflik Laut Cina Selatan

Jakarta - Ketagangan di kawasan Asia Tenggara sedikit meningkat menyusul konflik di Laut Cina Selatan. Dalam KTT ke-20 ASEAN di Phnom Penh, kamboja, masalah konflik di Laut Cina Selatan menjadi perhatian khusus.

"Dinamika Laut Cina Selatan jauh berubah ke arah yang positif," kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Kamboja, Rabu (3/4/20120).

Untuk mengatasi masalah tersebut para pimpinan ASEAN akan membahas tentang kode etik di laut cina selatan. "Dulu Tiongkok tidak mau berpartisipasi, sekarang mereka minta dilibatkan," kata Marty.

Bagi beberapa negara ASEAN, permintaan China untuk dilibatkan dalam pembahan wilayah Laut Cina Selatan harus menunggu hasil kesepakatan negara-negara ASEAN tentang sikap di Laut Cina Selatan.

"Namun secara prinsipil bagi Indonesia pandangannya lebih fleksibel, sangat bijak dan tepat kita juga membuka diri dan mendengar pandnagan Tiongkok," katanya.

Meski akan membahas kode etik terkait laut Cina Selatan, dibeberapa negara di ASEAN masih sangat beragam mengartikan kode etik Laut Cina Selatan seperti soal prilaku negara yang berada di sekitar kawasan tersebut. "Yang pasti seharusnya Code of Conduct itu mengikat dan bukan lagi political commitment," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Marty juga menolak dugaan konflik Laut Cina Selatan akan kembali tersendat akibat kedekatan antara Kamboja sebagai ketua ASEAN dengan China.

"Saya rasa tidak ada masalah soal chairman dan leadership karena kita selalu tampil di depan. Dan ini tidak dilihat sebagai suatu masalah," katanya.

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta semua pihak untuk tidak memandang Laut Cina Selatan sebagai wilayah konflik.

"Pihak-pihak yang berselisih harus memanfaatkan momentum disepakatinya panduan perilaku para pihak di Laut Cina Selatan," kata SBY beberapa waktu lalu.

sejumlah negara seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, Malaysia dan Brunei Darussalam pun turut terlibat dalam sengketa saling klaim di Laut Cina Selatan.

(nal/nal)