ASEAN Minta Uni Eropa & AS Cabut Sanksi di Myanmar

Jakarta - Negara yang tergabung di ASEAN menyambut positif lancarnya proses pemilu sela di Myanmar. ASEAN pun akan meminta kepada Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) untuk mencabut sanksi di Myanmar.

"Ini terkait pemilu sela di mana hasilnya disambut dengan positif negara-negara ASEAN," ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Phnom Penh, Kamboja, Selasa (3/42012).

Menurut Marty, suksesnya pelaksaan pemilu sela dianggap sebagai salah satu tahapan penting bagi Mynamar dalam proses menuju negara yang demokratis. Sebelum Myanmar melaksanakan pemilu sela, lanjut Marty, banyak pihak meragukan Myanmar akan dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Bahkan di masa lalu, ketika diadakan KTT ASEAN, Myanmar selalu menjadi beban kerena menjadi sorotan negatif dunia internasional. Saat ini, kata Marty, susananya sudah sangat berubah karena Myanmar justru menjadi salah satu perkembangan positif yang disambut baik oleh masyarakat internasional

"Indonesia selaku ketua Asean memastikan kondisi di Myanmar tidak bisa mundur lagi. Akhirnya kita melihat perubahan dinamika dan kini masalah Myanmar semakin berkurang,” terangnya.

Atas perkembangan positif tersebut, dalam pertemuan pendahuluan yang dilakukan oleh Menlu se-ASEAN, diusulkan untuk menyerukan pencabutan sanksi kepada Myanmar yang dilakukan oleh Uni Eropa dan AS. Namun bagi Indonesia, kata Marty, seruan saja tidak cukup untuk membebaskan Myanmar dari sanksi Uni Eropa dan AS.

“Pada 26 hingga 27 April nanti akan ada pertemuan dengan Menlu Uni Eropa dan kita akan meminta secara gamblang untuk mencabut sanksi dfi Myanmar,” jelasnya

“Karena sangat penting agar proses demokratisasi ini membuahkan demokratik dividen /dividen democratic di mana masyarakat awam di Myanmar bisa melihat langkah yang positif yang diambil oleh pemerintah Myanmar langsung ditanggapi oleh masyarakat internasional melalui langkah-langkah pencabutan sanksi,” tambahnya.

Seperti diketahui, Partai NLD mengklaim memenangi nyaris semua kursi dari 44 kursi parlemen yang diperebutkan. Ini merupakan kali pertama bagi NLD untuk mengikuti pemilihan di Myanmar sejak tahun 1990 karena memboikot pemilihan umum pada tahun 2010.

Pemilihan sela ini diamati seksama oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sebabnya, pemilihan ini dianggap sebagai salah satu bukti lebih lanjut dari janji pemerintah Myanmar untuk menempuh reformasi politik.

(fiq/mad)