PPP Serahkan Nasib PKS di Koalisi ke Tangan SBY

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) enggan ikut campur dalam kasus berbedanya sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait revisi UU APBN Perubahan 2012 tentang kenaikan harga BBM bersubsidi. PPP menyerahkan sepenuhnya keputusan mempertahankan atau mendepak PKS dari barisan koalisi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Koalisi ini urusan Presiden SBY dengan masing-masing parpol. Presiden mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan penilaian terkait jalannya koalisi ini. PPP akan menghormati hasil penilaian SBY," kata Ketua DPP PPP Muhammad Arwani Thomafi kepada detikcom, Senin (2/4/2012) malam.

Arwani menjelaskan, partainya menghormati keputusan PKS yang menolak penambahan ayat 6 A pada Pasal 7 RUU APBNP. Ayat tambahan itu memberikan wewenang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi dengan syarat harga minyak mentah mencapai USD 120 dalam kurun waktu enam bulan.

Hanya PKS yang membelot, sementara lima parpol koalisi lainnya yakni Demokrat, Golkar, PAN, PKB termasuk PPP mendukung tambahan ayat 6 A yang kemudian disetujui dalam paripurna DPR, Jumat (30/3).

"Masing-masing punya sudut pandang yang berbeda adalah satu hal yang biasa di alam demokrasi. Tetapi semangat yang diusung semuanya sama diarahkan untuk kepentingan ekonomi nasional," jelasnya.

Terkait 'keributan' yang muncul di koalisi pasca paripurna tersebut, PPP yakin SBY sebagai ketua setgab koalisi akan membuat keputusan bijak.

"Tentang sikap parpol yang tergabung dalam Setgab, saya lebih melihat itu urusan SBY dengan masing-masing parpol. Kalau SBY tidak merasa terganggu, mau diapain?" pungkasnya.

(fdn/fdn)