PKS: Keluar Koalisi atau Tidak, SBY yang Berwenang

Jakarta - Wasekjen PKS Mahfudz Siddik menegaskan bahwa Presiden SBY berhak mengeluarkan PKS dari koalisi. Presiden tak perlu menggelar pertemuan dengan koalisi menyangkut kebijakan tersebut.

"Presiden SBY tidak perlu repot-repot musyawarah dengan setgab untuk bahas PKS yang telah menolak rencana kebijakan kenaikan harga BBM. Karena itu sepenuhnya kewenangan Presiden dalam konteks sistem presidensiil maupun dalam konteks kontrak politik koalisi," kata Mahfudz kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/4/2012).

Menurut Mahfudz, selama ini presiden juga tak pernah mengajak setgab bicara. Termasuk saat mengajak Golkar masuk koalisi pasca pilpres.

"Ketika PKS menyurati presiden SBY tentang ide-ide seputar permasalahan harga BBM bersubsidi, presiden tidak pernah membahasnya di setgab, bahkan direspons langsung pun tidak. Juga ketika presideng SBY akan menambah unsur koalisi juga tidak dibahas di setgab," ungkapnya.

Namun PKS juga tidak keberatan jika Presiden SBY merasa perlu meminta saran dan dukungan setgab tentang penyikapan terhadap PKS. PKS pun siap dengan segala keputusan SBY.

"Yang jelas semua pandangan, pertimbangan dan keputusan politik PKS tentang rencana kenaikan BBM sudah dijelaskan sejelas-jelasnya," tandasnya.

(van/ndr)