Golkar Sangkal Harga BBM di Tangan Pemerintah Demi Ical di 2014

Jakarta - Golkar mendukung opsi agar suara kenaikan harga BBM diserahkan ke pemerintah. Tentu dengan syarat bila harga minyak dunia melampaui ambang batas, baru harga bisa dinaikan. Isu tersebar, dukungan Golkar karena melihat kans 2014. Golkar berjaga-jaga kalau Aburizal Bakrie terpilih jadi presiden di 2014, tak pusing lagi urus harga minyak. Benarkah?

"Bukan soal itu. Kita semata-mata mengembalikan kepada sistem ketatanegaraan. Kita presidensial, dan memang itu domain pemerintah," kata Wasekjen Golkar, Lalu Mara Satriawangsa, saat dikonfirmasi detikcom, Senin (2/4/2012).

Mara malah bercanda soal pihak yang sudah memiliki dugaan Ical bakal meraih kursi presiden itu. "Kalau begitu, silakan disosialisasikan ke masyarakat bahwa presiden 2014 adalah Pak Ical," ucap Mara sambil tawa.

Lebih lanjut Mara menilai Partai Golkar melihat ada aspirasi yang kuat yang menginginkan harga BBM belum saatnya naik pada 1 April. Di sisi lain, Partai Golkar juga tak ingin pemerintah mengalami kesulitan dalam menjaga keberlangsungan pembangunan akibat fluktuasi harga minyak dunia.

"Ditambah lagi Partai Golkar sadar, bahwa kita adalah negara net importir. Oleh karenanya, Golkar berpandangan bahwa subsidi energi harus dialokasikan dengan cukup di APBNP, juga Golkar meminta, boleh disebut 'memaksa' pemerintah untuk melakukan konversi energi dengan menggunakan energi terbarukan, seperti gas, panas bumi, air dan lain-lain, sehingga ketergantungan kita kepada minyak bisa ditekan di masa-masa yang akan datang," terang Mara.

Hak pemerintah sebagai penyelenggara negara guna menentukan harga BBM, bukan hak fraksi-fraksi di DPR. Dan Golkar menginisiasi agar hak itu dikembalikan kepada pemerintah selaku penyelenggara negara.

"Dalam sistem presidensial, hak itu berlaku. Kita tak bisa juga mencla mencle, di satu sisi mengatakan sistem ketatanegaraan kita presidensial, tapi sikap prilaku kita parlementer. Ini tidak baik bagi kita semua," ujarnya.

Meski demikian, pemerintah tak bisa sewewenang melakukan penyesuaian harga, karena sudah diberi batasan 15 persen dalam 6 bulan terakhir. "Dengan keterbukaan informasi seperti sekarang masyarakat kan bisa menghitung sendiri kapan minyak akan disesuaikan harga oleh pemerintah. Inilah solusi yang diberikan golkar kepada semua, baik itu pemerintah dan rakyat," tuturnya.


(ndr/vit)