Demokrat: Tolak Kenaikan BBM, PKS Membangkang

Jakarta - Partai Demokrat geram dengan keputusan berbeda yang diambil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam rapat paripurna menyoal RUU APBN Perubahan terkait bahan bakar minyak (BBM). PKS dianggap melakukan pembangkangan karena menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Ngapain ada di dalam koalisi tapi melakukan pembangkangan. Ini kebijakan pemerintah dari presiden, ekonomi harus diselamatkan tapi tidak disepakati jadi untuk apa didalam koalisi?" kritik Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/3/2012).

Menurutnya keputusan berseberangan yang diambil PKS telah mencederai kesepakatan koalisi yakni mendukung kebijakan pemerintah. Ramadhan juga menyindir PKS tidak memahami gejolak harga minyak dunia yang memaksa pemerintah menaikan harga BBM demi mengurangi beban subsidi.

"Ada masukan kepada kami meminta PKS ditendang saja, tapi tidak bisa karena kami Demokrat (posisinya) sejajar, tidak mungkin menendang PKS. itu kedewasaan ambil sikap sendiri," imbuhnya.

Seperti diketahui, harga BBM batal dinaikan per 1 April 2012. Dalam putusan revisi UU APBN Perubahan 2012, DPR menyetujui tambahan pasal 7 ayat 6 A yang memberi keleluasan bagi pemerintah menaikkan harga BBM dengan syarat harga minyak mentah dunia mencapai US$ 120 per barel dalam enam bulan terakhir.

Lima fraksi pendukung penambahan ayat 6 A di Pasal 7 ayat 6 RUU APBNP ini adalah Fraksi Demokrat, Golkar, PAN, PKB dan PPP sementara empat fraksi yakni PDIP, PKS, Gerindra dan Hanura menolak amandemen Pasal 7 ayat 6 yang menyebut harga eceran BBM tidak mengalami kenaikan.

(arb/fdn)