Bhatoegana: Golkar Oke, PKS Bikin Pening

Jakarta - Politisi Partai Demokrat (PD) Sutan Bhatoegana tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya atas sikap partai koalisi dalam paripurna DPR soal BBM. Namun bagaimanapun keputusan sudah diambil. Bhatoegana memahami keputusan Golkar, tapi kalau PKS dia masih tak habis pikir.

"Kalau Golkar sudah mengerti kita, bisa kita pahami. Kalau PKS dari kemarin bikin pening. Kalau sering berseberangan dengan pemerintah, itu bukan pemerintah. Mereka kan punya 3 menteri di kabinet," kata Bhatoegana yang juga Sekretaris FPD saat berbincang, Sabtu (31/3/2012).

Bhatoegana menilai, kalau sudah tidak seiring dan sejalan, sebaiknya partai bersikap legowo dengan memilih oposisi. Kerap kali sikap PKS berseberangan.

"PKS ini oposisi spesial, oposisi santun yang berada dalam koalisi. Kita repot, mestinya bisa kan setuju dengan catatan, jangan mereka menolak. Anggota Setgab itu kritis boleh, tapi ketika kebijakan membutuhkan ya diberikan. Jangan menerima tapi tidak mau memberi, itu koalisi ikan teri," jelasnya.

Dalam paripurna DPR terkait BBM akhirnya diputuskan, BBM tidak jadi naik 1 April. Namun dicapai kesepakatan aturan. Bila harga BBM di atas patokan APBN-P sekian persen makan keputusan naik diserahkan ke pemerintah.

"Dengan segala hormat, kami tahu PKS mendukung pemerintahan SBY, berdarah-darah saat kampanye. Tapi ya dukungan sampai selesai 2014. Kalau di dalam koalisi ya harus mendukung. Jadi PKS itu sering cubit-cubit, kita keseringan dicubit ya sakit barang kita," terang Bhatoegana.

Hasil voting sidang paripurna DPR memutuskan menerima tambahan pasal 7 Ayat 6A. Klausul tambahan dalam APBNP 2012 memberian peluang pemerintah menaikkan dan menurunkan harga BBM bila harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan atau turun rata-rata 15 persen dalam waktu 6 bulan terakhir.

Namun, rencana awal pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter per 1 April 2012 tetap ditolak. Sebab harga rata-rata 6 bulan terakhir belum 15 persen di atas asumsi ICP baru sebesar US$ 105/barel.

Dengan keputusan itu, maka harga BBM belum akan naik pada 1 April besok. Terhadap keputusan itu, Menkeu Agus Martowardojo atas nama pemerintah dalam sambutan akhir seusai sidang Paripurna DPR, menyatakan dapat menerima keputusan sidang tersebut.

"Setelah ikuti dan cermati dinamika dalam rapat paripurna DPR ini, dan telah diputuskan pengambilan rumusan baru Pasal 7 Ayat 6a. Pemerintah menyatakan sependapat dengan hasil itu," katanya.

Pemerintah juga sependapat dengan asumsi baru APBN-P. Yaitu pertumbuhan ekonomi 6,5 persen, inflasi 6,8 persen, harga ICP US$ 105/barel, nilai tukar rupiah Rp 9.000/dolar AS, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 5 persen, dan lifting minyak 930 barel per hari.

(ndr/aan)