"Kewenangan menaikkan ada di pemerintah. DPR hanya memberikan subsidi. Itu untuk menurunkan boleh, kalau naik kalau bisa jangan," kata Ketua FPAN, Tjatur Sapto Edy, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (30/3/2012).
Dalam voting yang digelar dalam rapat paripurna nanti, PAN akan ikut kebijakan pemerintah meloloskan APBN-P. Namun PAN berharap pemerintah tetap melakukan efisiensi agar rakyat tidak harus menanggung beban kenaikan minyak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pandangan senada disampaikan Sekjen PAN Taufik Kurniawan. Taufik berharap agar parpol yang menolak kenaikan harga BBM secara nyata tidak hanya memainkan nurani rakyat.
"Kita melihat realitas tentunya, kita melihat perlu ada penyelesaian. Tidak betul dikatakan pro rakyat atau tidak pro rakyat. Kita mengharapkan situasi ini tidak bergeser menjadi komoditas politik, tapi betul-betul memperjuangkan kepentingan rakyat," kata Taufik.
(nwk/vta)











































