Punya Kepentingan Kompensasi BBM, Sikap Golkar Bisa Berubah

Punya Kepentingan Kompensasi BBM, Sikap Golkar Bisa Berubah

- detikNews
Jumat, 30 Mar 2012 07:53 WIB
Punya Kepentingan Kompensasi BBM, Sikap Golkar Bisa Berubah
Jakarta - Partai Golkar tegas menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun, sikap ini diprediksi dapat berubah karena Golkar memiliki kepentingan di balik skema kompensasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto mengatakan keputusan politik Golkar jelang rapat paripurna terkait RUU APBN Perubahan 2012 ditentukan melalui lobi politik antar partai koalisi.

Perubahan sikap ini ditentukan oleh kompensasi yang ditawarkan Partai Demokrat agar Golkar ikut mendukung kebijakan kenaikan harga BBM. Alasannya, Golkar yang memiliki 106 suara akan menjadi penentu bila paripurna persetujuan opsi besaran subsidi energi dan usulan penambahan pasal 7 ayat 6 A terkait keleluasan bagi pemerintah menyesuaikan harga BBM, ditentukan nasibnya melalui skenario voting.

"Menurut saya akan ada zopa (zona of possible agreement) yang disodorkan mitra-mitra koalisi SBY, mengingat daya tawar Golkar tinggi dalam konteks voting. Misalnya untuk Golkar, tentu punya kepentingan kompensasi kenaikan BBM seperti BLSM," terang Gun-Gun kepada detikcom, Kamis (29/3/2012) malam.

Gun-Gun menjelaskan kepentingan Golkar terkait skema kompensasi berbentuk bantuan langsung ini terkait dengan pencitraan untuk menghadapi Pemilu 2014. "Golkar punya kepentingan dalam penyalurannya tidak dimonopoli oleh Demokrat atau PKS misalnya, karena tentu akan mengganggu suara pemilih Golkar di Pemilu 2014," sebutnya.

Karenanya, dia menduga rapat paripurna hari ini akan berjalan alot. Pasalnya, Fraksi Demokrat akan terus melakukan lobi politik guna memastikan dukungan lima fraksi koalisi tetap solid.

Bila PKS dan Golkar balik badan dari koalisi untuk menolak kenaikan harga BBM. Dengan tambahan suara dari PKS dan Golkar, maka ada lima fraksi termasuk PDIP, Gerindra dan Hanura yang menolak kebijakan pemerintah terkait BBM.

Total suara penolak menjadi 300 sementara pro kenaikan hanya 260 suara dari Fraksi Demokrat (148), PAN (46), PKB (28) dan PPP (38).

"Golkar yang di injury time ini akan menjadi penentu, tinggal sikap resmi PKS. Jika kedua partai ini menyeberang ke kelompok yang kontra kenaikan, maka tentu SBY dan Demokrat akan kalah," ujar Gun-Gun.

(fdn/ahy)


Berita Terkait