ICW Minta BPK Mengaudit Dugaan Mark Up Kenaikan Harga BBM

Jakarta - ICW meminta BPK mengaudit dugaan mark up di balik kenaikan harga BBM yang kini sedang santer dibicarakan. Lembaga ini menilai adanya potensi korupsi dari kenaikan BBM tersebut.

"Potensi korupsi ada dan kita meminta BPK untuk melakukan audit tata cara mekanisme perhitungan subsidi BBM," kata koordinator Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus, di DPR, Senayan, Kamis (29/3/2012).

ICW datang ke gedung DPR untuk memberikan data tambahan ke PDIP. PDIP adalah partai yang selama ini menentang kenaikan harga BBM yang diusulkan pemerintah. "Kita memberikan tambahan informasi ke PDIP," katanya.

Firdaus mengatakan, ICW memiliki data-data yang menunjukkan adanya penyimpangan tersebut. "ICW tidak mendadak mengeluarkan data-data ini, tapi hasil verifikasi kemudian menghitungnya kembali. Kami berharap data-data ini belum terlambat," katanya.

Firdaus mengatakan, dari hasil penghitungan ICW, jika harga BBM premium dan solar tidak naik (Rp 4.500 per liter), maka total beban subsidi BBM dan elpiji hanya sebesar Rp 148 triliun per tahun. Sementara, pemerintah mengatakan jika harga BBM tetap, maka beban subsidi BBM dan elpiji mencapai Rp 178 triliun.

"Jika harga BBM premium dan solar dinaikkan (Rp 6.000 per liter), maka total beban subsidi BBM dan elpiji hanya sebesar Rp 68,1 triliun per tahun, sementara pemerintah mengatakan (RAPBN-P 2012) beban subsidi BBM dan elpiji menjadi Rp 111 triliun," jelas Firdaus, Rabu (28/3).

(nal/nrl)