Massa Mengambang Penentu Kemenangan di Putaran II

Jakarta - Setelah reda berseteru dengan Wiranto, ke mana Kizlan Zen? Dia kini sibuk menjadi pembicara diskusi. Salah satunya menjadi diskusi bertema "Pandangan ke Depan Presiden Terpilih."Diskusi ini digelar Lembaga Independen Demokrasi Indonesia di Hotel Cempaka, Jl.Letjen Suprapto, Jakpus, Minggu (8/8/2004). Kivlan menuturkan, pada pilpres putaran II mendatang kelompok massa mengambang (swing voter) dan golongan independen akan menjadi rebutan SBY dan Mega."Berdasarkan review perilaku pemilih pada pemilu legislatif dan pilpres putarran I dari para pengamat, saya simpulkan justru kelompok massa mengambang yang menjadi penentu kemenangan," kata Kivlan.Peta kekuatan SBY yang kemungkinan besar akan mendapat dukungan dari massa PKS dan PAN di luar parpol yang mencalonkannya (PD, PKPI, PBB), akan mampu merebut 40% suara massa mengambang. "Sisanya bisa diraih oleh Mega dengan catatan Mega harus mempererat pendekatannya dengan kelompok independen seperti usaha kecil menengah, dan para eks tapol," papar Kivlan.Menurutnya, Mega yang dipastikan akan mendapatkan dukungan dari masyarakat tradisional PDIP dan NU, sebaiknya tidak melupakan para mantan tapol. Secara ideologis, para mantan tapol ini merasa tidak aman dengan latar belakang SBY sebagai militer dengan trauma yang mereka alami selama Orba.Kelompok lain yang berpotensi menyumbangkan suara untuk Mega adalah keluarga besar TNI/Polri. "Statemen SBY bahwa salah satu program kerjanya adalah perubahan dalam pengawasan teritorial oleh TNI, sedikit banyak menimbulkan kegamangan bagi mereka (keluarga besar TNI) sebab itu sama saja demgan memotong peran-peran vital hankamrata yang merupakan tanggung jawab TNI selama ini," tutur pensiunan jenderal ini.Menurutnya, Mega bisa saja merebut massa PKS dan PAN asal melakukan pembaharuan. "Sebab secara psikologis, massa parpol itu sama-sama mudah terpesona dengan program pembaharuan atau wajah-wajah baru," kata Kivlan.Sedangkan berkaitan dengan isu teritorial, Mega harus bisa menawarkan pembaharuan bahwa Babinsa dan Koramil tidak akan digunakan sebagai alat politik pemerintah, melainkan sepenuhnya bagi pengayoman rakyat. (nrl/)