"PPP, PKB, PAN, tidak mungkin. Yang mungkin Golkar dan PKS. Ya siapa tahu Golkar bersama kita menolak kenaikan harga BBM seperti PKS," kata sekretaris Fraksi Gerindra DPR Edhie Prabowo, kepada detikcom, Kamis (29/3/2012).
Pandangan sama disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Menurut Muzani, meski rapat di Banggar semua fraksi koalisi sepakat, akhirnya penolakan PKS terhadap kenaikan harga BBM diinstruksikan oleh Presiden PKS.
"Saya lihat saat di badan anggaran tetap saja posisinya 3-6. Tiga fraksi menolak, enam fraksi koalisi. Jadi perhitungan awalnya voting masalah pencabutan pasal yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM posisinya 6 setuju, tiga fraksi Gerindra, Hanura dan PDIP menolak. Meski demikian politik itu dinamis, semua bisa terjadi," kata Muzani.
Apalagi, kata Muzani, sampai saat ini sejumlah fraksi belum sepakat tentang kompensasi terhadap kenaikan harga BBM. Mengingat BLSM banyak disebut menguntungkan PD sebagai partai penguasa.
"Karena meski pemerintah mengiming-imingi janji muluk, tentang BLSM, pembangunan infrastruktur pedesaan, dan pendidikan, masyarakat tetap terancam dengan harga-harga yang sudah terlanjur melambung tinggi. Belum lagi ancaman PHK buruh di depan mata karena adanya pengetatan perusahaan," katanya.
Anggota DPR berjumlah 560 orang. Terdiri dari anggota DPR dari Fraksi PD berjumlah 148 orang, disusul anggota Fraksi PG 106 orang, anggota Fraksi PDIP 94 orang, anggota FPKS 57 orang, anggota Fraksi PAN 46 orang, anggota Fraksi PPP 38 orang, anggota Fraksi PKB 28 orang, anggota Fraksi Gerindra 26 orang, dan anggota Fraksi Hanura 17 orang.
Jika PKS dan Golkar menolak kenaikan harga BBM bersama PDIP, Hanura, dan Gerindra, maka ada 300 suara yang sudah lebih dari 50 persen + 1 anggota DPR untuk menolak kenaikan harga BBM.
(van/aan)











































