"Institusi negara ini sedang dalam kendali elite-elite yang berjubah partai politik untuk mencengkeram keadaan sekarang ini. Presiden dan DPR bukan sebagai pribadi yang utuh, mereka dikendalikan oleh elite-elite tertentu," kata Irman, Rabu (28/3/2012).
Hal itu disampaikan Irman usai acara diskusi bertajuk 'Peningkatan Fungsi Legislasi DPR, Rekomendasi terhadap Rencana Kerja untuk Mengurangi Penumpukan Rancangan UU' di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta Pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini ada suatu konflik yang tidak kelihatan. Sekali lagi, bukan karena partai politik, tapi elite-elite yang menginjeksikan kepentingannya di situ. Kontrak politik di setiap proses legislasi itu terjadi," tegas Irman.
Pada kesempatan yang sama, Guru Besar Universitas Indonesia Iberamsjah menganggap DPR telah mengingkari rakyat. Maraknya unjuk rasa, baik di ibu kota maupun daerah, yang menolak kenaikan harga BBM seharusnya jadi pertimbangan DPR untuk tidak ngotot menetapkan kenaikan itu.
"Katanya yang unjuk rasa sebagian besar masyarakat, harusnya lihat dong dari Aceh sampai Papua, kok masih juga mereka mengingkari itu. Harusnya batalkan saja kenaikan (harga BBM) itu," kata Iberamsjah.
Menurut Iberamsjah, permasalahan DPR yang dinilai mengingkari rakyat ini bisa diantisipasi sejak awal. Partai politik sebagai pengusung para anggota DPR seharusnya lebih ketat dalam menyeleksi calonnya.
"Seharusnya ada proses seleksi dan screening yang kuat sebelum dia (calon dari partai) menjadi anggota DPR atau eksekutif nasional," ungkap Iberamsjah.
(ans/nrl)










































