Ketua PN Ende: Efek Hakim Mogok Sidang Sudah Diperhitungkan

Jakarta - Gerakan hakim mogok sidang sebagai protes atas tunjangan hakim yang telah 11 tahun, sudah diperhitungkan masak-masak. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Achmad Petensili, mengaku telah berpikir panjang atas efek domino aksi tersebut.

"Sudah kami perhitungkan semuanya. Efeknya memang besar. Karena efeknya yang besar itu maka langkah mogok sidang kami ambil untuk menegur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono supaya nasib hakim diperhatikan," kata Achmad Petensili saat berbincang dengan detikcom, Selasa (27/3/2012).

Resikonya antara lain seperti akan dihujat masyarakat, dicari para pihak berperkara dan para pencari keadilan. Namun dengan sangat terpaksa, mogok sidang harus dilakukan karena sudah 4 tahun gaji tidak naik, dan jauh di bawah gaji PNS.

"Kami sudah lama diam. Kami selalu menurut apabila harus ini, harus itu. Kalau langkah kami nanti dihujat masyarakat, toh selama ini juga masyarakat selalu menghujat pengadilan," papar hakim yang telah 16 tahun bernaung di bawah Mahkamah Agung (MA) ini.

Bahkan dia tidak segan-segan menolak para pihak berperkara yang memintanya untuk mengadili perkara. "Kalau ada yang ngotot disidangkan ya saya akan bilang ke dia untuk meminta Presiden SBY yang mengadili sendiri. Kami sedang mogok sidang," tandas ayah dari 5 anak ini.

Apalagi perkara di Ende berkualitas. Selain karena masyarakatnya yang mudah terpancing emosi, juga kasus yang ditangani sensitif bagi masyarakat setempat. Dalam setahun PN Ende yang memiliki 6 hakim ini mengadili 200 an perkara.

"Kalau PN Ende mogok, luar biasa dampaknya," paparnya.

Dia siap melaksanakan mogok sidang bukan karena bertugas di daerah terpencil. Tetapi karena panggilan tanggung jawab atas sistem hukum yang bobrok.

"Dulu waktu saya tugas di PN Ponorogo, Jawa Timur sekitar 1,5 tahun lalu ada rencana mogok sidang juga. Saya tunggu-tunggu tapi tidak jadi. Padahal saya sudah siap mogok. Kalau sekarang, ada atau tidak ada mogok sidang secara nasional, PN Ende siap mogok sidang," ujar pria kelahiran Flores ini.

Selain kesejahteraan, upaya meningkatkan kuallitas juga tidak diperhatikan pemerintah. Sebagai contoh jika hakim memerlukan buku refrensi hukum, maka harus beli di Kupang yang harus ditempuh dengan perjalanan pesawat. Dengan penghasilan pas-pasan, maka membeli buku merupakan mukjizat.

"Jika secara nasional tidak jadi mogok, maka kami dari PN Ende siap melakukan sendiri. Kami tidak ingin rencana ini masuk angin. Kami siap esok, lusa atau kapanpun," ungkap Achmad Petensili dengan tegas.

"Bagaimana jika Anda dipecat?" tanya detikcom.

"Siap. Meski anak saya 5 dan istri saya hanya ibu rumah tangga, saya yakin, Allah selalu membuka rezeki kepada ummatnya yang mau berusaha," jawab Petensili tawakal.

Menanggapi masalah kesejahteraan hakim, MA telah meminta Presiden SBY menaikkan gaji hakim sejak 1,5 tahun lalu. "Rencana kenaikan gaji, kalau tidak salah setahun lalu telah kami ajukan ke Presiden. Satu setengah tahun lalu. Silakan tanya ke Presiden karena sudah diajukan ke Presiden," kata Sekretaris MA, Nurhadi, pada Senin kemarin.

Untuk meyakinkan Presiden SBY, dalam surat tersebut dilengkapi dengan dokumen lengkap. "Itu dituangkan dalam usulan lengkap dengan dokumen," ujar Nurhadi.


(asp/mok)