"Kalau (demo) pribadi silakan saja, hak setiap orang. Tapi sebagai kepala daerah harus taat dengan kebijakan nasional yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Inilah otonomi yang kebablasan prakteknya menjadi federal," kata Marzuki dalam pesan singkatnya, Selasa (27/3/2012).
Menurutnya, aksi penolakan yang diikuti dua wakil walikota itu mencerminkan ketidakmampuan keduanya mensosialisasikan kebijakan pemerintah pusat. Selain itu demo kepala daerah menunjukkan keduanya hanya menunjukkan kepentingan satu kelompok, tidak mewakili kepentingan semua warga.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ikuti saja peraturan perundang-undangan," terangnya.
Seperti diketahui Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo dan Wakil Walikota Surabaya, Bambang DH ikut dalam unjuk rasa menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM. Keduanya adalah pengurus daerah dan kader PDIP. Soal demo ini, Mendagri Gamawan Fauzi bereaksi keras. Gamawan menyebut keduanya dapat dipecat lantaran tidak menaati Undang-Undang untuk mengikuti program pemerintah.
(fdn/gun)











































