Ruhut: Megawati Kembali ke Jalan yang Benar

Ruhut: Megawati Kembali ke Jalan yang Benar

- detikNews
Selasa, 27 Mar 2012 14:50 WIB
Jakarta - Ketua umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta agar pengurus PDIP tidak mengerahkan massa untuk berdemo menolak kenaikan BBM. Ketua DPP Demokrat Ruhut Sitompul menilai Mega sudah kembali ke jalan yang benar.

"Dengan Ibu Mega melarang kadernya, kepada Ibu Mega, saya Ruhut Sitompul mengucapkan terima kasih. Ibu sudah kembali ke jalan yang benar," kata Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (27/3/2012).

Menurut Ruhut, tidak patut partai politik ikut dalam sebuah aksi demonstrasi. Ia menilai selayaknya partai politik lebih mengedepankan upaya-upaya politis yang lebih elit.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ibu (Megawati) bisa bayangkan bagaimana parpol ikut berpidato dan berdemo bersama-sama ormas. Saya hanya memohon kita saling menjaga," ujar Ruhut.

Seperti diketahui Ketua Umum PDIP Megawati melarang kadernya turun ke jalan untuk demo kenaikan BBM. Megawati menuangkannya dalam surat harian resmi partai.

Berikut isi surat Megawati:

1. Menegaskan bahwa pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM oleh struktural partai di seluruh Indonesia disampaikan kepada DPRD/ Pemerintah Daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota di wilayahnya masing-masing.

2. Dalam menyampaikan pernyataan sikap menolak kenaikan harga BBM dilarang menggunakan atribut partai dan tidak boleh melibatkan pihak ketiga di luar kader partai.

3. DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada DPD dan DPC Partai se-Indonesia untuk waspada terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang akan membuat kerusuhan dan dapat merusak citra Partai.

4. Menginstruksikan kepada DPD dan DPC PDI Perjuangan se-Indonesia untuk tidak melakukan aksi pengerahan massa ke Jakarta terkait penolakan kenaikan BBM tanpa ada izin resmi dari Ibu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

5. Apabila DPD dan DPC Partai akan menyampaikan sikap penolakan kenaikan BBM dengan jumlah peserta yang besar di wilayah setingkat propinsi maka harus seizin DPP Partai.

(trq/nal)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads