PDIP Tak Akan Beri Sanksi Kader yang Demo BBM Pakai Atribut Partai

Jakarta - Surat Ketua Umum PDIP Megawati yang melarang kadernya berdemo menolak kenaikan BBM memakai atribut partai tidak berlaku mutlak. Jadi, walau ada surat itu, kader yang bergerak di daerah dengan menggunakan umbul-umbul partai tidak akan diberi sanksi.

"Namanya aspirasi bawah. Partai yang penting sudah melarang secara tertulis. Tetapi namanya aspirasi bawah kan enggak perlu sanksi yang penting aspirasi disampaikan tertib," kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo kepada detikcom, Selasa (27/3/2012).

Tjahjo menjelaskan, walau isi instruksi salah satunya larangan menggunakan atribut, namun partai tidak akan menghambat aksi demo kader di daerah dengan cara masing-masing.

Tjahjo menjelaskan, unjuk rasa yang dilakukan kader partai tidak melanggar etika demokrasi karena dijamin dalam konstitusi. Bahkan pemerintah kata Tjahjo seharusnya berterimakasih kepada PDIP yang membuat instruksi tegas terkait gelombang unjuk rasa.

Instruksi DPP sebut Tjahjo secara tegas melarang kader di luar kota Jakarta memasuki Kota Jakarta. Selain itu DPP mengimbau kader di daerah menyampaikan aspirasinya cukup di daerah ke DPRD atau Pemda dengan tertib.

"Secara moral anggota partai ikut menyampaikan aspirasi di jalan. Semata dukungan moral saja kepada masyarakat yang menolak kenaikan harga BBM," ujar dia.

Seperti diketahui Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo dan Wakil Walikota Surabaya, Bambang DH ikut dalam unjuk rasa menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM. Keduanya merupakan pengurus daerah PDIP yang berdemo menggunakan atribut partai.


(fdn/ndr)